KONTENSEMARANG.COM - Komisi B DPRD Kota Semarang meminta Pemerintah Kota Semarang bersikap terbuka mengenai rencana pengosongan Gedung Pandanaran yang berada di kawasan Tugu Muda.
Meski pengosongan dilakukan, peluang untuk memanfaatkan kembali bangunan tersebut sebagai kantor pemerintahan dinilai masih terbuka, dengan catatan harus melalui kajian teknis yang menyeluruh dan independen.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Hanik Khoiru Solikah, bersama Sekretaris Komisi B Syahrul Qirom setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPKAD, Inspektorat, Bagian Hukum, dan Bagian Rumah Tangga di Ruang Serbaguna, Selasa (13/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Hanik menyoroti perubahan fungsi Gedung Pandanaran yang semula merupakan kantor bank, tetapi kini digunakan sebagai ruang kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kondisi itu dinilai perlu ditinjau kembali karena penggunaan bangunan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan struktur gedung.
“Gedung yang awalnya digunakan sebagai kantor bank ini kini ditempati sejumlah OPD, sehingga penggunaannya perlu ditinjau ulang berdasarkan kapasitas bangunan,” kata Hanik.
Menurut Hanik, keputusan mengenai kelanjutan fungsi Gedung Pandanaran perlu menunggu hasil pemeriksaan teknis. Apabila bangunan masih dibutuhkan sebagai perkantoran, pemanfaatannya dapat dipertimbangkan kembali setelah kondisi struktur dan kelayakan gedung dipastikan.
Untuk memperoleh kepastian mengenai keamanan bangunan, Komisi B meminta Pemkot Semarang menyampaikan secara terbuka hasil pemeriksaan struktur Gedung Pandanaran.
Data tersebut diharapkan disajikan secara terukur agar masyarakat mengetahui dasar pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan.
Hanik juga menyebut persoalan pergeseran struktur gedung sebenarnya pernah menjadi perhatian dalam pembahasan teknis saat rencana penggantian unit lift beberapa tahun lalu.
