KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Hal itu penting karena sektor tersebut dinilai menjadi salah satu area yang paling rawan terjadi penyimpangan.
Penegasan tersebut disampaikan Luthfi saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Aula Sekretariat Daerah Pemkab Pekalongan, Senin (9/3/2026).
Dalam arahannya, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memastikan proses pengadaan berjalan efisien serta terbuka bagi seluruh pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa ini sangat riskan terjadi penyimpangan dan melanggar hukum. Jadi pastikan proses dilaksanakan secara terbuka,” ujarnya.
Selain menekankan transparansi, pemerintah daerah juga diminta memperkuat pengawasan internal guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan.
Menurutnya, penguatan tata kelola pengadaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Lakukan evaluasi tugas terhadap pekerjaan yang belum dilaksanakan secara maksimal” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga kembali menegaskan peran penting Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak utama jalannya birokrasi.
Ia menilai kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kinerja ASN.
