Kementerian juga mengapresiasi kinerja Pemprov Jateng yang dinilai cukup progresif dalam penanganan sampah, dengan capaian pengelolaan mencapai 30 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 26 persen.
"Terima kasih atas antusiasme dan kerja keras Gubernur yang cukup cepat mengatasi dinamika yang terjadi di Jawa Tengah. Apalagi didukung Kepala Dinas yang paling trengginas di Indonesia," ungkap Hanif.
Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan, usai penandatanganan ini pihaknya akan segera merealisasikan implementasi pengelolaan sampah di dua kawasan aglomerasi tersebut.
Selain itu, Pemprov Jateng juga terus mengembangkan teknologi pengolahan sampah seperti refuse derived fuel (RDF) di sejumlah daerah, termasuk Magelang, Banyumas, dan Cilacap.
Berbagai langkah strategis juga telah disiapkan, mulai dari pembentukan satuan tugas sampah hingga tingkat desa dan kelurahan, penyusunan peta jalan pengelolaan sampah menuju target zero sampah 2029, hingga penguatan pengelolaan berbasis teknologi ramah lingkungan.
Upaya lain mencakup pengurangan sampah dari hulu dengan pendekatan kearifan lokal, optimalisasi pengolahan di hilir, penerbitan surat edaran gubernur terkait percepatan pengelolaan sampah, transformasi TPA menjadi TPST modern, serta peluncuran Gerakan Jawa Tengah ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).
"Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memilah dan memilih sampah. Artinya di tingkat hulu dan hilir harus bekerja sama sehingga ini akan tuntas secara bersama-sama," katanya. (*)
