"Kalau SMA/SMK sudah clear, SD-SMP yang belum. Aku nuwun sewu saja, sebenarnya bupati walikota sudah sering saya ingatkan. Hati-hati nanti roboh, petakan, dan lain sebagainya, karena jumlahnya banyak. Kalau kabupaten/kota tidak mampu (merevitalisasi) langsung laporkan ke kami," tegasnya.
Luthfi menilai kepastian kondisi bangunan sekolah sangat penting untuk menjamin keamanan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan hingga kini baru dua laporan sekolah roboh yang diterima pihaknya, yakni di Grobogan dan Kota Semarang.
Meski demikian, koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota terus diperkuat untuk mengantisipasi adanya sekolah lain yang membutuhkan penanganan.
"Sementara baru dua ini. Lainnya belum ada laporan yang masuk ke kami. Untuk Grobogan sudah mulai dibangun tanggal 25 Juli, yang Sendangmulyo baru bantuan Rp50 juta nanti bisa saja kami tambah lagi," ujarnya.
Sadimin menambahkan, meskipun kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berada pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, Pemprov tetap berkomitmen membantu perbaikan sekolah dasar maupun menengah pertama yang mengalami kerusakan berat.
"Untuk sekolah yang rusak berat itu pasti kita bantu perbaiki. Pemprov Jateng tetap hadir meskipun SD-SMP jadi kewenangan kabupaten/kota," jelasnya. (*)
