KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Kota Semarang tengah mempercepat proses pengisian sejumlah jabatan yang masih kosong, termasuk posisi lurah di beberapa wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan proses penyiapan pejabat baru telah memasuki tahap akhir. Para pejabat yang akan mengisi posisi kosong tersebut ditargetkan segera dilantik setelah seluruh proses administrasi diselesaikan.
Menurut Agustina, rencana pengisian jabatan sebenarnya telah dipersiapkan sejak beberapa waktu lalu. Namun, pelaksanaannya harus menunggu rampungnya proses persetujuan administrasi terkait pergeseran pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Semarang.
“Bentar lagi ada pelantikan lagi. Sebenarnya sudah disiapkan dari lama, tetapi karena waktu itu kita harus menunggu proses approval dari perpindahan Kepala Disdukcapil dan BKPP. Rekomendasi persetujuan itu baru turun sekitar 4–5 hari yang lalu,” kata Agustina di Balai Kota, Rabu, 30 September 2026.
Ia menjelaskan, proses tersebut berkaitan dengan permohonan penyesuaian jabatan Kepala Disdukcapil sebelumnya. Perubahan itu kemudian berpengaruh terhadap penataan posisi pimpinan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang.
Setelah persetujuan mengenai pergeseran pimpinan dinas diterima, Pemkot Semarang melanjutkan penataan pejabat pada jenjang di bawahnya. Proses tersebut mencakup penyusunan calon pejabat yang akan mengisi sejumlah jabatan kosong, termasuk posisi lurah.
“Sekarang daftarnya sedang dimasukkan dan disesuaikan. Sebenarnya sudah hampir jadi, tinggal nanti kita kirimkan ke MenPAN-RB. Mudah-mudahan segera, pengisian ini tidak hanya untuk lurah saja, tetapi juga berbagai macam jabatan kosong lainnya yang akan segera kita selesaikan,” tuturnya.
Sembari menunggu seluruh tahapan administrasi dan persetujuan dari pemerintah pusat, Pemkot Semarang telah menempatkan Pejabat Sementara (Pjs) untuk mengisi posisi lurah yang masih kosong.
Kebijakan tersebut dilakukan agar kekosongan jabatan tidak berdampak terhadap pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan. Dengan adanya Pjs, berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan warga tetap dapat ditangani selama proses pengisian jabatan definitif berlangsung.
Agustina juga meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan pelayanan di kantor kelurahan. Pemerintah kota memastikan layanan kepada warga tetap berjalan seperti biasa meski sejumlah posisi lurah belum diisi pejabat definitif.
“Sementara ini untuk mengantisipasi kekosongan ya diisi oleh pejabat sementara dulu. Tujuannya agar pelayanan publik tidak terpengaruh dan tetap berjalan normal sampai pejabat definitif resmi dilantik,” pungkasnya. (*)
