Komisi D DPRD juga meminta Dinas Pendidikan memastikan data penerima manfaat benar-benar valid dan merata di seluruh wilayah Kota Semarang.
“Kami minta Dinas Pendidikan punya data yang lengkap. Jangan sampai dapur MBG belum tersebar merata. Setiap bulan akan kami evaluasi, bahkan kami akan turun langsung bersama instansi terkait,” imbuhnya.
Mualim menegaskan, pentingnya sinergi semua pihak agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antarinstansi.
“Kalau semua duduk bersama seperti ini, koordinasi akan lebih baik. Tadi kami sudah sepakat bersama, BGN dorong percepatan pembangunan, Dinas Kesehatan percepat penerbitan sertifikat SLHS, dan semuanya berjalan sesuai aturan,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Arya Setya Novanto, menambahkan bahwa komunikasi dan konsolidasi lintas instansi sangat diperlukan agar pelaksanaan MBG berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Korwil SPPG Kota Semarang sebagai koordinator perlu berkomunikasi baik dengan beberapa OPD. Kami juga baru tahu sudah ada Satgas MBG di Kota Semarang yang diketuai Wakil Wali Kota. Kami minta Satgas segera action dan koordinasi dengan semua pihak,” ujarnya.
Arya menilai, masih banyak kelompok sasaran yang belum tersentuh program MBG, termasuk pesantren, PAUD, TK, dan sekolah inklusi (SLB).
“Program ini bagus untuk perbaikan gizi anak, tapi harapan kami penerimanya harus merata. Jangan sampai masih ada yang belum mendapatkan,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan penuh (controlling) dari Satgas MBG agar pelaksanaan program sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan tidak menimbulkan permasalahan seperti di daerah lain.
“Satgas harus melakukan kontrol penuh terhadap pelaksanaan MBG, mempercepat pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program di tingkat kota. harapanya satgas ini memastikan makanan yang bagikan berkualitas baik, aman dikonsumsi dan sesuai standar," tutupnya.
