Ia menjelaskan, perkembangan indeks demokrasi nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan pola yang dinamis, dengan beberapa kali mengalami kenaikan dan penurunan akibat berbagai faktor, termasuk pandemi.
Menurutnya, forum evaluasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi yang lebih nyata dan berdampak.
“Kita tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis karena ada kearifan lokal masing-masing. Tetapi IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry B Harmadi, menilai kualitas demokrasi kini telah menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan nasional.
Ia menyebut IDI kini menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah hingga target Indonesia 2045.
“Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia,” katanya.
Menurut Sonny, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia.
Wilayah dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik umumnya memiliki indeks demokrasi yang lebih tinggi.
“Kalau pendidikan masyarakat meningkat, kesehatan membaik, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi agar tidak terjebak pada politik identitas yang dapat memecah persatuan.
