“Masukan dari masyarakat itu membantu kami. Informasi tentang berbagai kejadian di Jawa Tengah juga membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Demokrasi tidak bisa dibangun sendirian,” ujarnya.
Meski mencatat hasil positif, ia mengakui masih terdapat tantangan yang perlu dibenahi, khususnya pada aspek ekonomi.
Untuk itu, peran dunia usaha dinilai penting dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan berdampak bagi masyarakat.
“Ketika bicara demokrasi, ekonomi juga menjadi ukuran. Kami perlu melihat sejauh mana perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar. Ini harus kita tata bersama agar indeks demokrasi Jawa Tengah tahun depan bisa meningkat lagi,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, memberikan apresiasi atas pencapaian Jawa Tengah yang berhasil memperbaiki posisinya di tingkat nasional.
Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan adanya semangat kompetisi antardaerah untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi dan pembangunan.
“Jawa Tengah meloncat satu tingkat dari ranking empat menjadi ranking tiga. Artinya ada persaingan untuk berbuat lebih baik,” ujarnya.
Namun demikian, Lodewijk mengingatkan bahwa secara nasional nilai IDI 2025 justru mengalami penurunan.
Nilai nasional tercatat turun 1,62 poin dari 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025, masih di bawah target pembangunan nasional yang ditetapkan.
“Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi,” katanya.
