Pemerintah diminta melakukan pendataan sekaligus memastikan setiap JPO yang kondisinya tidak layak segera diperbaiki.
“Pemkot harus segera mendata dan memperbaiki JPO yang rusak agar aman dilalui. Jangan menunggu ada korban jiwa baru bertindak,” katanya.
Agus kemudian meminta Pemkot Semarang memanfaatkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk memasukkan kebutuhan perbaikan JPO. Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat realisasi penanganan fasilitas yang mengalami kerusakan.
“Mumpung saat ini masuk pembahasan anggaran perubahan, kegiatan perbaikan JPO harus segera dimasukkan agar terealisasi di akhir tahun,” ucapnya.
Ia juga mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mengambil langkah konkret.
Pemeliharaan fasilitas penyeberangan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat dapat menggunakan JPO dengan aman dan nyaman. (*)
