KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah bersiap menerapkan Biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026 sebagai kelanjutan dari program mandatori biodiesel yang sebelumnya diawali dengan implementasi B40. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi berbasis nabati sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proses persiapan masih memasuki tahap akhir. Saat ini pemerintah terus melakukan evaluasi dan pengujian sebelum kebijakan tersebut diberlakukan secara penuh. Menurutnya, Energi Terbarukan berbasis biodiesel menjadi salah satu fokus pengembangan pemerintah dalam mendukung transisi energi nasional.
“B50 sesuai jadwal akan diimplementasikan pada 1 Juli 2026. Saat ini masih dilakukan uji coba dan evaluasi akhir,” kata Bahlil.
B50 merupakan bahan bakar solar yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan 50 persen solar fosil. Komposisi tersebut meningkat dibandingkan program B40 yang telah diterapkan sejak 2025.
Berdasarkan hasil uji coba sementara yang dilakukan pemerintah, performa B50 menunjukkan hasil yang cukup positif. Dari berbagai parameter yang menjadi indikator pengujian, sekitar 80 hingga 90 persen telah mencapai target yang ditetapkan.
Pemerintah menilai peningkatan kadar biodiesel dalam bahan bakar tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat Industri Sawit nasional sekaligus mempercepat pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa regulasi pendukung saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Langkah tersebut dilakukan agar implementasi biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 dapat berjalan serentak di berbagai sektor.
Pemerintah memproyeksikan program ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan hingga akhir tahun 2026. Penerapan B50 diperkirakan mampu menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp157,28 triliun. Selain itu, nilai tambah bagi industri kelapa sawit nasional diproyeksikan mencapai Rp24,68 triliun.
Dari sisi distribusi, pemerintah juga meningkatkan target penyaluran biodiesel. Apabila sebelumnya alokasi biodiesel pada 2026 ditetapkan sebesar 15,64 juta kiloliter, maka melalui program B50 volumenya meningkat menjadi 17,60 juta kiloliter.
Sementara itu, skema insentif yang diterapkan tidak mengalami perubahan. Dukungan pemerintah tetap diberikan kepada sektor Public Service Obligation (PSO), sedangkan sektor non-PSO tetap mengikuti mekanisme harga yang berlaku di pasar.
