Ia mencontohkan, beberapa OPD yang sudah menerima pendampingan antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait urusan perpajakan serta Dinas Kesehatan, khususnya dalam pembangunan dua Puskesmas.
“Pendampingan kami lakukan sejak tahap awal. Hingga Agustus ini, pendampingan hukum sudah mencapai 74 persen dan ditargetkan mendekati 100 persen,” jelasnya.
Tandyo juga memastikan, pada tahun 2026 Kejaksaan Negeri Kota Semarang akan tetap berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam setiap proses hukum.
“Pendampingan ini adalah wujud dukungan kami untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, tertib, dan minim potensi masalah hukum,” tegasnya.
Dengan sinergi ini, Pemkot Semarang berharap tata kelola pemerintahan semakin kuat, pelayanan publik semakin optimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat.
