Menurut Giyanto, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami proses pengurusan izin, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas produk.
“Sekarang masyarakat sudah semakin sadar pentingnya legalitas usaha. Tapi masih banyak yang belum tahu cara mengurusnya. Ini perlu sosialisasi,” jelasnya.
Aspek digitalisasi turut menjadi perhatian dalam reses tersebut.
Giyanto menilai, program Smart City perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama di tingkat masyarakat.
“Digitalisasi sudah berjalan, tapi kendalanya ada di SDM. Tidak semua warga paham penggunaan teknologi. Maka perlu edukasi dan pendampingan,” katanya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan juga menjadi harapan warga.
Pelayanan yang baik dinilai akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Giyanto juga memaparkan mekanisme pengaduan apabila ditemukan pelanggaran oleh aparatur, yang dapat disampaikan melalui Inspektorat maupun instansi pengawas lainnya.
Melalui kegiatan reses ini, ia memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dijadikan bahan dalam penyusunan program melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, baik yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun nonfisik.
“Semua aspirasi akan kami kawal. Tidak hanya infrastruktur, tapi juga pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan pelayanan publik,” pungkasnya. (*)
