KONTENSEMARANG.COM - Desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan kembali menguat di Kota Semarang.
Kali ini, suara dukungan datang dari akademisi, praktisi hukum, hingga budayawan yang menilai regulasi tersebut sebagai instrumen penting untuk menjerat koruptor sekaligus mengembalikan kekayaan negara.
Isu tersebut menjadi sorotan utama dalam diskusi publik bertajuk “Urgensi RUU Perampasan Aset dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan” yang digelar di Quest Hotel Semarang, Sabtu (4/10/2025).
Ketua Dewan Penasehat DPC Peradi Kota Semarang, Broto Hastono, menegaskan bahwa perangkat hukum yang ada saat ini, seperti UU Tipikor dan UU TPPU, masih memiliki keterbatasan. Menurutnya, RUU Perampasan Aset mampu menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku korupsi.
“Undang-undang ini sangat dibutuhkan. Jika UU Tipikor terbentur ketika pelaku meninggal atau jejaknya hilang, dan UU TPPU tidak menjangkau pencucian uang lintas negara, maka RUU Perampasan Aset bisa menembus batas tersebut. Instrumen ini sangat kuat untuk melacak aset koruptor, sehingga sulit bagi mereka menyembunyikan hasil kejahatan,” jelas Broto.
Ia juga menyinggung potensi dampak RUU ini terhadap profesi advokat. Menurutnya, ada kemungkinan advokat yang mendampingi tersangka korupsi turut terseret jika pembayaran jasa dilakukan menggunakan aset hasil tindak pidana.
“Ini bisa menjadi pisau bermata dua, termasuk bagi advokat,” tambahnya.
Broto menekankan bahwa langkah selanjutnya ada di tangan DPR RI. “Yang paling penting adalah keseriusan DPR untuk segera membahas dan mengesahkan RUU ini,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Muhammad Farchan. Ia menyebut forum ini digelar untuk menghimpun masukan sekaligus memperkuat dukungan publik, terutama dari generasi muda.
