KONTENSEMARANG.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendesak pemerintah kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah (Komwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk memaksimalkan penanganan sampah dari sektor hulu di wilayah masing-masing.
Hal tersebut ditegaskan Sumarno saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Komwil III Apeksi Tahun 2026 di Wahid Prime, Kota Salatiga, Kamis (23/7/2026).
Ia menyoroti bahwa persoalan sampah di kawasan perkotaan jauh lebih kompleks dibandingkan tingkat kabupaten akibat keterbatasan lahan yang berbenturan dengan tingginya jumlah penduduk. Oleh karena itu, isu ini wajib menjadi fokus kebijakan para kepala daerah.
Menurut Sumarno, langkah penyelesaian yang paling efektif adalah dengan menuntaskan tata kelola sampah langsung dari sumbernya melalui edukasi kepada masyarakat.
“Pekerjaaan rumahnya adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat di hulunya, produksi sampahnya dan memilahnya,” ucapnya.
Selain isu lingkungan, Sumarno juga mengingatkan posisi strategis kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendongkrak daerah penyangga di sekitarnya.
Namun, ia menyadari bahwa pemerintah daerah masih dihadapkan pada tantangan besar, terutama yang berkaitan dengan kapasitas fiskal dan pendapatan.
Sementara itu, Ketua Komwil III Apeksi sekaligus Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa Rakorwil di Salatiga ini merupakan tindak lanjut dari Rakernas XVIII Apeksi 2026 yang digelar di Medan.
Pertemuan ini mengawal sepuluh rekomendasi strategis, termasuk reformasi keuangan daerah, tata ruang, kerja sama antardaerah, hingga kepastian regulasi.
Farhan juga merinci empat fokus program kerja Komwil III Tahun 2026, yakni ketahanan iklim dan perkotaan (climate and urban resilience), tata kelola dan reformasi fiskal (governance and fiscal reform), pengembangan kapasitas (capacity building), serta pemuda dan inovasi (youth and innovation).
Ia mengajak seluruh wali kota anggota Apeksi Komwil III untuk memastikan rekomendasi tersebut dapat diwujudkan menjadi kebijakan yang nyata. (*)
