Melalui platform Waras Ekonomi, Pemkot Semarang membantu pelaku usaha dalam pengurusan legalitas seperti NIB dan NPWP agar lebih siap menjalin kerja sama dengan mitra yang lebih besar.
Menurut Agustina, dukungan pemerintah dalam proses legalitas menjadi bagian penting dari implementasi smart city.
Teknologi dinilai harus mampu menghapus hambatan administratif yang selama ini menghambat perkembangan usaha kecil.
“Sering kali peluang usaha batal bukan karena produknya tidak bagus, tetapi karena pelaku usahanya belum memiliki legalitas yang dibutuhkan. Di sinilah pemerintah harus hadir, memastikan teknologi dan pelayanan yang dibangun benar-benar membantu UMKM naik kelas,” jelasnya.
Melalui forum tersebut, ia berharap masukan dari akademisi dan para pakar dapat menjadi dasar pengembangan kota cerdas yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Semua inovasi, tegasnya, harus berujung pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan tepat sasaran, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang,” pungkasnya. (*)
