KONTENSEMARANG.COM – Komisi B DPRD Kota Semarang mendorong Pemerintah Kota Semarang memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi untuk mencapai target PAD Semarang pada tahun anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting menyusul proyeksi peningkatan pendapatan asli daerah menjadi Rp4,16 triliun di tengah berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan daerah.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, menegaskan bahwa upaya meningkatkan Pajak Daerah tidak cukup hanya dilakukan melalui penambahan maupun optimalisasi objek pajak. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh potensi pendapatan dapat dihimpun secara maksimal melalui sistem pendataan, pemungutan, dan pengawasan yang efektif.
Menurutnya, pembenahan tata kelola pendapatan harus menjadi prioritas agar target yang ditetapkan dalam perencanaan anggaran dapat direalisasikan.
Joko menilai masih terdapat ruang untuk memperkuat proses pemungutan, termasuk melalui pembaruan data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, serta pemanfaatan teknologi dalam transaksi pembayaran.
Target PAD Kota Semarang 2027 Naik Jadi Rp4,16 Triliun
Berdasarkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang Tahun Anggaran 2027, pendapatan asli daerah diproyeksikan mencapai Rp4,16 triliun.
Angka tersebut meningkat dibandingkan PAD dalam Perubahan APBD 2026 yang tercatat sebesar Rp3,75 triliun.
Secara persentase, kenaikan PAD diproyeksikan sekitar 10,86 persen berdasarkan angka perencanaan anggaran.
Dari keseluruhan target tersebut, sektor pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan proyeksi penerimaan mencapai Rp3,33 triliun.
Sementara itu, penerimaan dari retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp686,71 miliar.
Besarnya kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa pencapaian target PAD sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan dan pemungutan kewajiban perpajakan.
Karena itu, Joko mendorong pemerintah kota agar tidak hanya berorientasi pada penetapan nominal pendapatan, tetapi juga menyiapkan langkah nyata untuk mencapainya.
Setiap potensi pajak dan retribusi perlu didukung data yang akurat serta mekanisme pemungutan yang dapat dipantau dan dievaluasi.
Pendapatan Transfer Diproyeksikan Turun Rp547 Miliar
Tantangan fiskal Kota Semarang pada 2027 tidak hanya berkaitan dengan peningkatan target PAD.
Dalam Rancangan KUA, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan daerah diproyeksikan mengalami penurunan cukup besar.
Pendapatan transfer yang sebelumnya sekitar Rp1,94 triliun pada Perubahan APBD 2026 diperkirakan menjadi Rp1,39 triliun pada 2027.
Penurunan tersebut tercatat sekitar Rp547 miliar atau 28,14 persen berdasarkan perhitungan dalam dokumen perencanaan.
Kondisi ini membuat pemerintah kota perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap kemampuan menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber daerah.
Penguatan PAD menjadi penting untuk menjaga kapasitas fiskal dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, peningkatan penerimaan daerah juga harus dilakukan melalui pengelolaan yang sesuai ketentuan dan memperhatikan keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat.
Joko Widodo Dorong Pembenahan Pemungutan Pajak
Joko Widodo menilai proses pemungutan menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki untuk mendukung pencapaian target pendapatan.
Menurutnya, potensi penerimaan yang telah tersedia belum tentu dapat terealisasi apabila sistem pendataan dan pengawasan masih memiliki kelemahan.
Karena itu, pemutakhiran data wajib pajak menjadi salah satu langkah yang perlu diperkuat.
Data yang akurat dibutuhkan untuk memastikan objek dan subjek pajak tercatat dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain pendataan, pengawasan kepatuhan juga perlu ditingkatkan agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Komisi B turut mendorong peningkatan kapasitas petugas pemungut agar proses administrasi dan pelayanan perpajakan berjalan lebih efektif.
Dengan pembenahan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengurangi risiko potensi pendapatan yang tidak tertagih akibat lemahnya pencatatan maupun pengawasan.
Digitalisasi Pembayaran Pajak Perlu Diperkuat
Selain memperbarui data wajib pajak, Joko menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Digitalisasi pemungutan pajak daerah menjadi salah satu langkah yang didorong untuk meningkatkan kemudahan pembayaran dan transparansi transaksi.
Sistem digital dapat membantu pemerintah memperkuat pencatatan penerimaan serta mempermudah pemantauan proses pembayaran.
Namun, pengembangan teknologi juga perlu diikuti pengawasan dan kesiapan sumber daya manusia agar sistem dapat digunakan secara optimal.
Menurut Joko, peningkatan PAD harus dibangun melalui proses yang terukur, mulai dari pendataan hingga evaluasi hasil penerimaan.
Penerapan sistem pembayaran yang lebih baik diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan potensi pajak benar-benar masuk sebagai pendapatan daerah.
Pembenahan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pendapatan yang lebih akuntabel.
Pajak Makanan dan Minuman Jadi Perhatian
Komisi B DPRD Kota Semarang turut memberikan perhatian terhadap penerimaan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya makanan dan minuman.
Sektor tersebut dinilai perlu mendapatkan pengawasan yang memadai agar pemungutan pajak berjalan sesuai ketentuan.
Joko mendorong pemerintah kota memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan.
Penguatan pengawasan juga perlu disertai pembenahan sistem pencatatan dan pelaporan yang mendukung ketepatan penerimaan.
Optimalisasi PBJT makanan dan minuman diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari strategi peningkatan PAD Kota Semarang.
Namun, optimalisasi tersebut tidak semata-mata berarti menaikkan tarif pajak.
Pemerintah dapat memberikan perhatian pada ketepatan pendataan, kepatuhan pembayaran, serta efektivitas pengawasan terhadap kewajiban yang telah diatur.
Melalui pendekatan tersebut, potensi penerimaan diharapkan dapat dikelola secara lebih baik tanpa mengabaikan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pasar Modern Didorong Beri Ruang bagi UMKM
Selain persoalan pajak, Joko menyoroti peran pasar modern dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, keberadaan usaha modern perlu memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk melalui penguatan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komisi B mendorong agar pengembangan pasar modern juga membuka kesempatan bagi produk lokal untuk memperoleh akses pemasaran.
Kemitraan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperluas jangkauan usaha dan meningkatkan peluang pertumbuhan.
Di sisi lain, pemerintah tetap perlu memastikan pelaku usaha menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.
Joko memandang penguatan pendapatan daerah dan pemberdayaan UMKM sebagai dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan ekonomi Kota Semarang.
Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang berkembang diharapkan tidak hanya memberikan penerimaan bagi pemerintah, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi usaha lokal.
DPRD Minta Target PAD Diikuti Langkah Konkret
Joko menegaskan bahwa penetapan target PAD yang lebih tinggi harus diikuti strategi pelaksanaan yang jelas.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan pendapatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya angka yang dicantumkan dalam dokumen anggaran.
Pemerintah kota perlu memastikan setiap perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab pemungutan pendapatan menjalankan tugas secara efektif.
Pengawasan dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengetahui perkembangan penerimaan serta hambatan yang dihadapi.
Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah perbaikan apabila realisasi pendapatan tidak sesuai dengan target yang direncanakan.
Komisi B berharap penguatan sistem pemungutan dapat membantu meningkatkan kemandirian fiskal Kota Semarang.
Terlebih, penurunan proyeksi pendapatan transfer pada 2027 menuntut pemerintah daerah mengelola sumber pendapatan secara lebih cermat.
Dengan target PAD Rp4,16 triliun, Pemerintah Kota Semarang diharapkan mampu memperkuat pendataan wajib pajak, mengoptimalkan pengawasan PBJT, meningkatkan kualitas pemungutan retribusi, serta memperluas penggunaan layanan pembayaran digital.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan peningkatan pendapatan benar-benar mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
Bagi DPRD Kota Semarang, penguatan tata kelola pendapatan merupakan hal penting agar peningkatan target PAD tidak berhenti sebagai angka dalam perencanaan, tetapi dapat diwujudkan melalui penerimaan daerah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)