Konten Semarang
Semarang

Iswar Aminuddin: Banjir Tetap Prioritas dalam APBD Semarang 2027

Iswar Aminuddin menegaskan penanganan banjir tetap prioritas APBD Semarang 2027, seiring penguatan pariwisata, ekonomi kerakyatan dan pelayanan dasar.

Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin
Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin

KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Kota Semarang memastikan penanganan banjir tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam penyusunan APBD Semarang 2027. Meski arah kebijakan anggaran tahun depan lebih difokuskan pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, pembangunan infrastruktur serta pelayanan dasar masyarakat tidak akan ditinggalkan.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, seusai rapat paripurna DPRD Kota Semarang dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS 2027), Kamis (19/11/2026).

Iswar menjelaskan, arah pembangunan Kota Semarang pada 2027 akan memberikan perhatian terhadap sektor pariwisata dan penguatan ekonomi masyarakat.

Namun, pengembangan kedua sektor tersebut tetap membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk penyelesaian persoalan banjir yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.

"Artinya, apa yang sudah ada di lapangan dan masyarakat, kita coba ditempatkan prioritas utama tahun 2027 mendatang, tapi tidak melupakan hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, penanganan banjir," kata Iswar seusai rapat paripurna.

Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan Jadi Fokus 2027

Iswar mengatakan, Pemerintah Kota Semarang ingin mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan tersebut diarahkan pada sektor yang memiliki keterkaitan dengan keunggulan lokal dan aktivitas ekonomi warga.

Menurutnya, pembangunan destinasi wisata tidak dapat dilakukan secara terpisah dari kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik.

Keberhasilan sektor pariwisata juga dipengaruhi kondisi infrastruktur, akses pelayanan, pendidikan, kesehatan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Karena itu, arah pembangunan 2027 tetap membutuhkan pendekatan lintas sektor agar manfaat pengembangan pariwisata dapat dirasakan lebih luas.

Iswar menilai penguatan ekonomi kerakyatan harus didukung kebijakan yang saling berkaitan, bukan hanya melalui pembangunan atau pembenahan objek wisata.

"Jadi infrastruktur yang harus mendukung, sosial juga harus mendukung, pendidikan dan kesehatan semuanya harus mendukung arahnya menuju kepada peningkatan kualitas pelayanan pariwisata di Kota Semarang," bebernya.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap pengembangan pariwisata dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran Sementara Dibahas di Kisaran Rp5,7 Triliun

Dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, nilai anggaran sementara yang disebutkan berada pada kisaran Rp5,7 triliun.

Iswar menjelaskan bahwa penyusunan anggaran mempertimbangkan sumber pendapatan daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA dari tahun sebelumnya.

Namun, angka Rp5,7 triliun tersebut perlu dibedakan dari pendapatan asli daerah (PAD), yang merupakan salah satu komponen pendapatan dalam APBD.

Rincian nilai pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada dokumen KUA-PPAS diperlukan untuk memastikan klasifikasi angka tersebut secara tepat.

Kesepakatan KUA-PPAS sendiri menjadi bagian dari tahapan penyusunan anggaran sebelum rancangan APBD dibahas dan ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku.

Karena itu, angka dalam pembahasan masih harus ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan anggaran, bukan realisasi belanja maupun penerimaan tahun 2027.

Penanganan Banjir Tetap Masuk Prioritas

Iswar menegaskan bahwa fokus pada prioritas pembangunan Kota Semarang 2027 di sektor pariwisata tidak berarti mengurangi perhatian pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur.

Penanganan banjir tetap menjadi salah satu agenda penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.

Kondisi infrastruktur yang memadai juga diperlukan agar kegiatan ekonomi dan pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.

Menurut Iswar, peningkatan kualitas pariwisata harus didukung sektor-sektor lain yang memiliki peran dalam kehidupan perkotaan.

Hal tersebut mencakup fasilitas umum, layanan pendidikan, kesehatan, dan kesiapan infrastruktur wilayah.

Dengan demikian, pengembangan ekonomi kerakyatan dan pariwisata tidak ditempatkan sebagai program yang berdiri sendiri.

Pemerintah kota berupaya menyelaraskan berbagai kebutuhan pembangunan agar program yang dilaksanakan saling mendukung.

Sekda Semarang Pastikan Alokasi Pendidikan Tetap Terjaga

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Priyanto, menjelaskan bahwa penyusunan anggaran tahun 2027 tetap memperhatikan ketentuan alokasi belanja yang berlaku.

Menurutnya, pemerintah kota harus menyesuaikan belanja daerah dengan kebutuhan pembangunan sekaligus memenuhi ketentuan penganggaran pada sektor tertentu.

Handi mengatakan, sarana dan prasarana masih memperoleh perhatian besar dalam struktur anggaran.

Sementara itu, alokasi pada sektor lain disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan belanja wajib atau mandatory spending.

"Intinya adalah sapras masih yang terbesar anggarannya, lalu di pos lain kita sesuaikan dengan mandatory spending," ujarnya.

Handi menjelaskan, anggaran pendidikan masih direncanakan sekitar 20 persen.

Sementara itu, alokasi bidang kesehatan disebut berada pada kisaran 10 persen.

Pemerintah kota juga memperhatikan proporsi belanja pegawai dalam penyusunan anggaran.

Belanja Pegawai Diproyeksikan 29,42 Persen

Handi menyebut proporsi belanja pegawai dalam perencanaan APBD 2027 berada pada angka sekitar 29,42 persen.

Nilai tersebut berada di bawah batas 30 persen yang menjadi perhatian dalam pengelolaan belanja pegawai daerah.

"Belanja pegawai masih diangka dibawah 30 persen, ini kita sesuaikan dengan mandatory yang ada," tegasnya.

Menurut Handi, penyesuaian alokasi anggaran diperlukan agar berbagai kebutuhan pemerintah daerah dapat diakomodasi sesuai kemampuan fiskal.

Selain memperhatikan kewajiban belanja, pemerintah tetap harus menyiapkan pendanaan bagi program prioritas pembangunan.

Karena itu, penyusunan anggaran membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan pelayanan dasar, belanja pegawai, dan pembiayaan program pembangunan.

Proporsi tersebut masih berada dalam konteks perencanaan KUA-PPAS sehingga perlu mengikuti proses pembahasan APBD selanjutnya.

Ketua DPRD Minta Pemkot Konsisten Jalankan Anggaran

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, meminta Pemerintah Kota Semarang menjalankan kebijakan anggaran secara konsisten berdasarkan hasil pembahasan bersama legislatif.

Menurutnya, kesepakatan KUA-PPAS harus menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan tahun mendatang.

Kadar yang akrab disapa Pilus mengatakan, DPRD telah memberikan sejumlah rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Pembahasan kita sudah selesai. Karena itu, kita tanda tangani bersama. Rekomendasi kami, pemerintah harus konsisten melaksanakan dan menjalankan anggaran yang sudah disepakati," ujarnya.

Ia menegaskan, setiap program yang telah masuk dalam prioritas pembangunan perlu dipersiapkan secara matang agar dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

DPRD juga berharap perangkat daerah memperhatikan kebutuhan masyarakat ketika menyusun pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, program pembangunan diharapkan tidak hanya memenuhi target administrasi anggaran, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelayanan publik.

DPRD Soroti Kesiapan Pompa dan Wilayah Rawan Banjir

Selain meminta konsistensi pelaksanaan anggaran, Kadar Lusman memberikan perhatian terhadap kesiapan Kota Semarang menghadapi musim penghujan.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi terhadap potensi banjir, khususnya di wilayah yang selama ini rawan mengalami genangan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesiapan pompa air serta sarana pendukung penanganan banjir.

Pilus meminta perangkat daerah terkait memastikan fasilitas yang dibutuhkan dapat digunakan saat terjadi peningkatan debit air.

"Kami mendorong agar pompa-pompa atau titik-titik yang dianggap rawan harus diantisipasi dan dipersiapkan. Sehingga mitigasinya bisa dilakukan dan penanganannya cepat," tegasnya.

Menurutnya, kesiapan fasilitas menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat respons pemerintah ketika terjadi banjir.

Melalui kesiapan pompa pengendalian banjir Semarang, DPRD berharap potensi gangguan terhadap aktivitas masyarakat dapat diminimalkan.

Selain kesiapan peralatan, penanganan pada lokasi rawan genangan juga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.

Banjir Berpotensi Merusak Infrastruktur Kota

Kadar Lusman mengingatkan bahwa dampak banjir tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di wilayah terdampak.

Genangan dan luapan air juga berpotensi menimbulkan kerusakan pada berbagai infrastruktur yang telah dibangun pemerintah.

Karena itu, langkah penanganan banjir perlu mempertimbangkan perlindungan masyarakat sekaligus keberlangsungan fungsi sarana dan prasarana.

"Ketika terjadi banjir, dampaknya tidak hanya kepada manusia, tetapi infrastruktur yang ada juga akan terkena. Sehingga dua-duanya harus diperhatikan," pungkasnya.

Menurut Pilus, antisipasi harus dilakukan sejak dini agar pemerintah memiliki kesiapan ketika menghadapi peningkatan curah hujan.

Ia berharap perangkat daerah terkait dapat memetakan kebutuhan penanganan sekaligus memastikan fasilitas pengendalian banjir berada dalam kondisi siap digunakan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan pelayanan publik maupun kerusakan infrastruktur akibat genangan.

Pemkot Semarang Didorong Seimbangkan Pembangunan

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah penganggaran pembangunan Kota Semarang.

Pemerintah kota menempatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal sebagai fokus kebijakan tahun mendatang.

Namun, pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi bagian dari kebutuhan yang harus diperhatikan.

Di sisi lain, DPRD Kota Semarang meminta pemerintah konsisten menjalankan prioritas pembangunan yang telah dibahas bersama.

Kesiapan menghadapi musim penghujan juga menjadi perhatian, terutama untuk memastikan fasilitas pengendalian banjir berfungsi dan lokasi rawan genangan memperoleh penanganan.

Melalui penyusunan APBD 2027, Pemerintah Kota Semarang diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pengembangan potensi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan demikian, upaya meningkatkan aktivitas pariwisata dan ekonomi kerakyatan dapat berjalan beriringan dengan penguatan infrastruktur serta penanganan banjir Semarang secara berkelanjutan. (*)

Baca Juga Otomatis

Rekomendasi berdasarkan kategori dan tag berita ini.

Artikel Selanjutnya

Tanggul Sungai Plumbon Jebol, Agustina Kerahkan Tim Tangani Banjir Semarang
Semarang • 19 November 2026

Tanggul Sungai Plumbon Jebol, Agustina Kerahkan Tim Tangani Banjir Semarang

Rekomendasi Redaksi