KONTENSEMARANG.COM – Komisi B DPRD Kota Semarang mendorong percepatan penyertaan modal berupa aset tanah milik Pemerintah Kota Semarang kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW). Dari hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat lahan seluas sekitar 15 hektare yang dinilai siap melanjutkan proses penilaian sebelum disertakan sebagai modal perusahaan.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, mengatakan percepatan inbreng aset tanah tersebut penting untuk membuka peluang kepemilikan saham Pemkot Semarang di KIW. Melalui penyertaan modal itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh tambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari pembagian dividen perusahaan.
Menurut Joko, pemerintah kota memiliki 18 bidang tanah yang tersebar di sejumlah lokasi berdasarkan hasil verifikasi fisik dan dokumen sertifikat.
Namun, tidak seluruh aset tersebut dapat langsung diproses sebagai penyertaan modal karena sebagian bidang terkendala ketentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Lahan yang secara fisik sudah clear adalah seluas 15 hektar dari total 18 bidang yang dimiliki. Beberapa bidang lainnya terbentur regulasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” tegas Joko Widodo, Kamis (12/11/2026).
Sebanyak 15 Hektare Lahan Pemkot Siap Dinilai
Joko menjelaskan, hasil kajian teknis menunjukkan bahwa lahan seluas sekitar 15 hektare telah dinyatakan bersih secara fisik untuk melanjutkan proses administrasi.
Meski demikian, aset tersebut belum secara resmi menjadi bagian dari penyertaan modal Pemkot Semarang kepada KIW.
Pemerintah kota masih harus menyelesaikan sejumlah tahapan, terutama penentuan nilai aset yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan penyertaan modal.
Menurut Joko, penilaian dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen agar nilai tanah dapat ditentukan secara objektif.
Hasil penilaian tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan nilai investasi pemerintah daerah.
“Kita terus mendorong agar proses penilaian oleh KJPP ini bisa segera tuntas sehingga tahapan regulasi administrasi berikutnya dapat diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.
Komisi B berharap proses tersebut tidak berlarut-larut sehingga pembahasan penyertaan modal dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Lahan Sawah Dilindungi Jadi Kendala Penyertaan Modal
Salah satu persoalan dalam rencana penyertaan modal adalah status sejumlah bidang tanah yang masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi.
Joko mengatakan, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian karena berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan.
Oleh karena itu, tidak seluruh aset milik pemerintah kota dapat langsung dialihkan untuk mendukung pengembangan kawasan industri.
Pemanfaatan aset harus memperhatikan kesesuaian peruntukan lahan dan ketentuan yang berlaku.
Dari total 18 bidang yang telah diverifikasi, hanya lahan yang memenuhi persyaratan yang dapat melanjutkan proses penilaian dan pengkajian penyertaan modal.
Joko menilai kepastian status aset diperlukan agar rencana investasi tidak menimbulkan persoalan hukum dan administrasi pada kemudian hari.
Komisi B Awasi Proses Penilaian KJPP
Proses kajian investasi tersebut ditangani Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Semarang bersama tim penasihat investasi daerah.
Komisi B DPRD Kota Semarang melakukan pengawasan agar setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Joko menekankan pentingnya hasil penilaian yang mencerminkan nilai pasar secara objektif.
Menurutnya, nilai aset menjadi faktor penting dalam menentukan posisi tawar Pemkot Semarang saat membahas penyertaan modal dengan perusahaan.
Apabila nilai tanah tidak dihitung secara tepat, porsi kepemilikan saham yang diperoleh pemerintah kota berpotensi tidak mencerminkan nilai ekonomis aset yang diserahkan.
Karena itu, penyertaan modal Pemkot Semarang ke KIW harus didasarkan pada kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain nilai tanah, proses tersebut masih membutuhkan penyelesaian administrasi dan persetujuan yang relevan sebelum penyertaan modal dapat direalisasikan.
DPRD Soroti Komposisi Saham Kawasan Industri Wijayakusuma
Joko menilai kepemilikan saham KIW dapat menjadi salah satu peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari hasil usaha perusahaan.
Sebagai gambaran, struktur kepemilikan PT Kawasan Industri Wijayakusuma saat ini didominasi PT Danareksa (Persero).
Berdasarkan informasi perusahaan, PT Danareksa menguasai sekitar 85,86 persen saham KIW, disusul Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,67 persen dan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar 2,46 persen. Pemerintah Republik Indonesia juga memiliki satu saham Seri A Dwiwarna.
Komposisi tersebut menjadi salah satu rujukan DPRD dalam melihat peluang Pemkot Semarang untuk masuk sebagai pemegang saham.
Dalam keterangannya, Joko menyebut angka dividen sekitar Rp80 miliar pada tahun anggaran 2025 sebagai gambaran potensi keuntungan dari kepemilikan saham kawasan industri.
Namun, nilai dividen yang nantinya dapat diterima Pemkot Semarang tidak bisa langsung disamakan dengan angka tersebut.
Besarnya pendapatan pemerintah kota akan bergantung pada nilai penyertaan modal, persentase saham yang diperoleh, kinerja keuangan perusahaan, serta keputusan pembagian dividen.
Pemkot Semarang Targetkan Dividen Mulai Akhir 2027
Joko berharap aset seluas 15 hektare yang telah memenuhi persyaratan dapat memberikan nilai penyertaan modal yang cukup besar.
Menurutnya, lokasi dan kesiapan pengembangan lahan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan nilai ekonomis aset tersebut.
Apabila proses penilaian KJPP dapat diselesaikan tepat waktu, tahapan administrasi berikutnya diharapkan dapat segera dilanjutkan.
Komisi B menargetkan pemerintah kota mulai memperoleh manfaat finansial dari kepemilikan saham KIW pada akhir 2027.
“Dengan penyertaan lahan 15 hektar yang berkualitas dan siap kembang, kita berharap Pemkot Semarang mendapatkan porsi saham yang signifikan. Jika hasil appraisal KJPP keluar tepat waktu dan administrasi lancar, kita targetkan akhir tahun 2027 Pemkot Semarang sudah mulai menerima dividen,” pungkasnya.
Meski demikian, target dividen Kawasan Industri Wijayakusuma 2027 tersebut masih bergantung pada terealisasinya penyertaan modal serta keputusan pembagian laba perusahaan.
Dengan demikian, penerimaan dividen belum dapat dipastikan sebelum seluruh tahapan investasi diselesaikan.
Penyertaan Modal Diharapkan Tambah PAD Semarang
Rencana penyertaan aset tanah kepada KIW menjadi salah satu upaya yang didorong DPRD untuk meningkatkan pemanfaatan aset pemerintah daerah.
Melalui skema inbreng, aset tanah dapat dijadikan bagian dari modal perusahaan dengan nilai yang ditetapkan melalui proses penilaian dan persetujuan sesuai ketentuan.
Jika terealisasi, Pemkot Semarang berpeluang memperoleh kepemilikan saham tanpa harus menyerahkan seluruh nilai investasi dalam bentuk uang tunai.
Kepemilikan tersebut kemudian dapat membuka peluang penerimaan dividen apabila perusahaan menghasilkan laba dan memutuskan untuk membagikannya kepada pemegang saham.
Joko berharap proses penilaian aset seluas 15 hektare dapat segera dituntaskan sehingga pembahasan administratif dan regulasi dapat berlanjut.
Komisi B juga akan terus mengawasi proses tersebut untuk memastikan pemanfaatan aset daerah dilakukan secara transparan dan memberikan manfaat yang sepadan bagi pemerintah kota.
Dengan penyertaan modal yang direncanakan, Pemkot Semarang diharapkan dapat memperkuat sumber pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan nilai ekonomi aset yang dimiliki.
Namun, realisasi kepemilikan saham maupun penerimaan dividen tetap harus menunggu hasil penilaian KJPP, pemenuhan persyaratan administrasi, dan keputusan pihak-pihak terkait. (*)