Konten Semarang
Regional

Nawal Yasin Ajak Kader PKK Jateng Perkuat Literasi Keuangan untuk Lindungi Keluarga

Nawal Yasin mendorong kader PKK Jateng memperkuat literasi keuangan keluarga agar terhindar dari pinjol ilegal dan penipuan digital.

Nawal Yasin Ajak Kader PKK Jateng Perkuat Literasi Keuangan untuk Lindungi Keluarga
Nawal Yasin Ajak Kader PKK Jateng Perkuat Literasi Keuangan untuk Lindungi Keluarga

KONTENSEMARANG.COM – Membangun ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya bergantung pada peningkatan penghasilan, tetapi juga membutuhkan kemampuan mengatur keuangan dan memahami berbagai risiko. 

Pengetahuan tersebut penting agar masyarakat mampu menghindari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal hingga tindak penipuan melalui transaksi digital.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, ketika membuka kegiatan Pembekalan Training of Trainer (ToT) Literasi Keuangan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Senin (16/11/2026).

Pada kesempatan tersebut, Ketua TP PKK dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah juga dikukuhkan sebagai Duta Literasi dan Inklusi Keuangan.

Nawal mengajak para kader PKK memanfaatkan perannya untuk menjadi pendidik sekaligus motor penggerak pemahaman keuangan di lingkungan masyarakat.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kondisi ekonomi rumah tangga sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan keuangan.

Upaya tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dalam mendorong pemberdayaan masyarakat.

Menurut Nawal, persoalan ekonomi rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah penghasilan.

Pengetahuan keuangan yang terbatas, kurangnya keterampilan, kedisiplinan, serta kesalahan dalam menentukan keputusan finansial juga dapat memengaruhi kemampuan keluarga mempertahankan kestabilan ekonominya.

Karena itu, pemberdayaan ekonomi keluarga perlu mencakup dua aspek sekaligus, yakni kemampuan menghasilkan pendapatan dan kecakapan mengelola keuangan.

Kader PKK diharapkan tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan produktif, tetapi juga membimbing masyarakat dalam mengatur keuangan rumah tangga.

“Kita hari ini ingin keluarga di Jawa Tengah berdaya secara ekonomi, bukan hanya pelatihan bagaimana caranya membuat produk, tetapi bagaimana kader PKK ini juga mampu mengelola keuangannya," ucap Bunda Literasi Jateng tersebut.

Melalui program pembekalan ini, kader PKK diharapkan mampu menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat agar lebih teliti sebelum memanfaatkan produk maupun layanan keuangan.

Aspek legalitas, keamanan, dan potensi risiko perlu menjadi pertimbangan utama, khususnya ketika menggunakan layanan berbasis digital.

“Kita akan belajar pada hari ini untuk mendorong kader dan keluarga, agar selalu mencari informasi terkait dengan legalitas, keamanan dan logika dalam memanfaatkan layanan keuangan, termasuk bagaimana layanan keuangan digital," imbuh Nawal.

Penguatan edukasi tersebut dinilai semakin penting melihat tingginya laporan masyarakat terkait kejahatan keuangan.

Berdasarkan data OJK, sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026 tercatat sebanyak 36.549 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal. Dalam kurun waktu yang sama, sebanyak 1.199 entitas pinjol ilegal telah dihentikan.

Di sisi lain, Indonesia Anti Scam Center (IASC) OJK mencatat 737.686 laporan penipuan dalam periode 22 November hingga 28 Oktober 2026. Sebanyak 1.471.112 rekening telah diblokir, dengan total dana milik korban yang berhasil diamankan mencapai Rp967,5 miliar.

Nawal menekankan, edukasi keuangan harus berjalan beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan tidak hanya berfokus pada kemampuan memperoleh penghasilan, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu melindungi, mengatur, dan memanfaatkan keuangan secara bijak.

Ia juga meminta masyarakat segera menyampaikan laporan kepada OJK melalui layanan call center 157 apabila mengalami penipuan digital, investasi ilegal, maupun bentuk kejahatan keuangan lainnya.

Para kader PKK diharapkan dapat meneruskan informasi tersebut kepada keluarga dan warga di lingkungan masing-masing.

“Segera lapor kepada pihak-pihak terkait jika menjadi korban penipuan digital, investasi bodong dan sebagainya. Jadi kegiatan TOT ini akan mengedukasi kader-kader PKK yang ada di bawah," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menjelaskan bahwa para Duta Literasi dan Inklusi Keuangan yang baru dikukuhkan memiliki tiga tanggung jawab utama.

Pertama, menjadi edukator atau pelatih yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai berbagai produk dan layanan keuangan. Kedua, menjadi contoh dalam menerapkan kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, berperan sebagai penggerak yang mengajak masyarakat mengenal sektor keuangan sekaligus memanfaatkan layanan yang tersedia untuk mendukung kesejahteraan keluarga.

Hidayat menilai, jaringan PKK yang tersusun secara sistematis dan menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah menjadi kekuatan penting dalam memperluas edukasi literasi serta inklusi keuangan di Jawa Tengah.

"Kami dari OJK karena punya keyakinan, bahwa PKK ini adalah organisasi yang sangat sistematis, terstruktur, mengakar sampai ke masyarakat, kita meyakini bahwa ini adalah kerja sama yang sangat baik," pungkas Hidayat. (*)

Baca Juga Otomatis

Rekomendasi berdasarkan kategori dan tag berita ini.

Menampilkan semua halaman artikel.

Artikel Selanjutnya

Berkat Alsintan Pemprov Jateng, Biaya Olah Sawah Petani Blora Turun Jadi Rp200 Ribu
Regional • 14 November 2026

Berkat Alsintan Pemprov Jateng, Biaya Olah Sawah Petani Blora Turun Jadi Rp200 Ribu

Rekomendasi Redaksi