KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan pengembangan 12 kawasan industri baru yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Proses perizinan Kawasan Industri Jateng tersebut ditargetkan selesai paling lambat dalam 30 hari setelah pemerintah pusat menyatakan komitmen mempercepat penyelesaian berbagai hambatan administrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Jawa Tengah. Kegiatan yang sekaligus menandai pembentukan Desk Investasi itu berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (11/11/2026).
Todotua mengatakan, percepatan perizinan dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menginginkan penyelesaian berbagai kendala investasi di daerah.
Menurutnya, proses perizinan 12 kawasan industri tersebut saat ini masih berlangsung. Pemerintah pusat akan membantu mempercepat penyelesaiannya melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
"Paling lama 30 hari. 12 kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua di sela kegiatan.
Target tersebut menjadi komitmen percepatan penyelesaian perizinan. Artinya, seluruh kawasan yang diusulkan belum dapat dinyatakan telah memperoleh izin ataupun siap beroperasi.
Sebanyak 12 Daerah Disiapkan Jadi Kawasan Industri Baru
Pengembangan kawasan industri baru tersebut direncanakan tersebar di 12 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Daerah yang masuk dalam rencana pengembangan meliputi Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Semarang, Boyolali, dan Grobogan, serta Kota Semarang.
Pemprov Jawa Tengah telah mendorong pemerintah daerah tersebut untuk menyiapkan potensi kawasan industri dengan luas minimal 50 hektare.
Selain memenuhi kebutuhan luasan lahan, lokasi yang disiapkan harus memperhatikan kesesuaian dengan ketentuan tata ruang.
