KONTENSEMARANG.COM – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meminta dukungan Komisi VII DPR RI untuk mempercepat proses pengakuan Kota Lama Semarang sebagai Warisan Dunia UNESCO.
Dukungan pemerintah pusat dinilai penting, terutama untuk melengkapi dokumen nominasi dan memenuhi sejumlah persyaratan yang belum bisa ditangani secara mandiri oleh pemerintah kota.
Permintaan tersebut disampaikan Agustina saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Galeri Industri Kreatif Kota Lama, Jumat (13/11).
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty itu juga melibatkan kementerian yang membidangi sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
Agustina menyambut positif kunjungan tersebut karena dinilai dapat memperluas koordinasi antarlembaga dalam mendorong proses pengajuan Kota Lama ke UNESCO.
Diketahui, kawasan bersejarah tersebut telah masuk dalam UNESCO World Heritage Tentative List sejak 30 Januari 2015. Meski demikian, masih ada sejumlah kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi.
“Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi sebenarnya sudah kami upayakan semaksimal mungkin. Namun, ada bagian-bagian yang memang tidak bisa kami kerjakan sendiri. Kami berterima kasih atas kunjungan spesifik ini karena akan memacu kembali upaya untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO,” kata Agustina.
Ia berharap kementerian terkait bersama Komisi VII DPR RI dapat membantu memetakan kebutuhan dokumen dan berbagai aspek yang masih harus disiapkan.
Menurutnya, pengakuan UNESCO tidak hanya berkaitan dengan peningkatan status kawasan, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk mempertahankan nilai sejarah melalui pengelolaan yang berkesinambungan.
Kota Lama Semarang memiliki kawasan seluas kurang lebih 72,3 hektare. Wilayah tersebut terdiri atas zona inti seluas 25 hektare dan zona penyangga mencapai 47 hektare, dengan total 245 bangunan yang memiliki karakter serta fungsi berbeda.
Untuk menjaga keberlanjutan kawasan, Agustina mengusung konsep The Living Heritage Area. Konsep ini diarahkan agar bangunan bersejarah dan nilai budaya tetap terpelihara, sekaligus dapat berjalan beriringan dengan aktivitas ekonomi, interaksi sosial, serta kegiatan komunitas.
Dalam pengembangan kawasan wisata tersebut, Agustina juga menaruh perhatian pada keterlibatan UMKM lokal agar turut merasakan manfaat ekonomi.
Salah satu upaya yang dilakukan melalui program WARAS EKONOMI, yakni pendampingan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan masing-masing pelaku UMKM.
Dari sekitar 33.000 UMKM di Kota Semarang, pemerintah kota mengelompokkannya menjadi tiga kategori.
Pertama, pelaku usaha yang mengandalkan kegiatan pameran untuk berjualan. Kedua, UMKM yang sudah mampu menjalankan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Ketiga, usaha yang tengah berupaya meningkatkan skala dan kualitas bisnisnya.
Melalui program tersebut, masing-masing kelompok mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan. Bentuk fasilitasi meliputi pengurusan legalitas usaha, sertifikasi halal, pemasaran, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual.
Pemkot Semarang juga berupaya memperluas jaringan pemasaran dengan menggandeng hotel, pusat perdagangan, dan pengelola destinasi wisata.
“Kami ingin UMKM menjadi tuan di Kota Semarang. Kami tidak ingin wisatawan membeli produk yang terlihat sebagai produk lokal, tetapi ternyata dibuat di tempat lain. Karena itu, kami terus memetakan kemampuan UMKM dan menghubungkan mereka dengan pasar yang sesuai,” jelasnya.
Agustina juga menanggapi masukan Komisi VII DPR RI terkait peningkatan standar kebersihan produk UMKM, termasuk kebiasaan menggunakan sarung tangan dan masker saat melayani konsumen.
Ia memastikan pemerintah kota akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui pembinaan kepada para pelaku usaha.
Menurutnya, penerapan kebiasaan baru memang membutuhkan waktu dan proses pembiasaan. Namun, ia meyakini peningkatan standar kebersihan dapat diterima pelaku UMKM apabila mereka memahami dampaknya terhadap kepercayaan konsumen dan perluasan peluang usaha.
Di bidang ekonomi kreatif, Agustina turut memperkuat jejaring pelaku usaha melalui kegiatan Intellectual Property (IP) Meet.
Forum tersebut mempertemukan pelaku UMKM dengan pemilik maupun pengembang kekayaan intelektual untuk membuka peluang kolaborasi, sekaligus memberikan pemahaman mengenai inovasi produk dan strategi pemasaran.
Sementara itu, Creative Hub Kota Lama saat ini sedang menjalani pembenahan. Perbaikan diperlukan karena beberapa bagian bangunan mengalami keretakan yang dipicu oleh penurunan tanah.
Upaya pelestarian juga dilakukan melalui pengawasan terhadap perubahan fungsi maupun tampilan bangunan di kawasan Kota Lama.
Pemkot Semarang berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan agar setiap perubahan pada bangunan cagar budaya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah ini bertujuan mempertahankan ciri khas arsitektur kawasan di tengah meningkatnya kegiatan ekonomi dan pariwisata.
Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan, Kota Lama Semarang telah tercatat dalam daftar tentatif UNESCO sejak 2015.
Pihaknya mendorong kementerian terkait untuk berkolaborasi dengan Pemkot Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna mempercepat proses peningkatan status kawasan tersebut.
Evita juga menyinggung pembangunan seawall dan kolam retensi yang dapat dimasukkan sebagai bagian dari argumentasi penanganan persoalan banjir dan rob.
Menurutnya, aspek tersebut menjadi salah satu perhatian yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengajuan Kota Lama sebagai Warisan Dunia UNESCO.
Selain mengembangkan Kota Lama, Agustina memaparkan sejumlah agenda pariwisata unggulan Semarang, seperti Festival Kota Lama, Semarang Night Carnival, dan Festival Arak-arakan Sam Poo Kong.
Pemkot Semarang juga memanfaatkan film pendek sebagai media untuk memperkenalkan karakter, identitas, dan potensi daerah kepada masyarakat.
Melalui penyelenggaraan festival film pendek yang kini memasuki tahun kedua, Agustina berharap semakin banyak cerita mengenai Kota Semarang yang dapat diangkat melalui karya kreatif.
Ia berharap kunjungan Komisi VII DPR RI dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha.
Dengan demikian, pengembangan Kota Lama tidak hanya berorientasi pada pelestarian bangunan bersejarah, tetapi juga menjaga kawasan tersebut tetap aktif serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. (*)
