“Pelayanan publik kita tidak lagi berorientasi kepada administrasi. Pelayanan kita harus berorientasi kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Karena sejatinya ASN atau kita birokrasi adalah melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Setiap program pemerintah harus dirancang secara tepat guna, menghindari pemborosan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Tidak boleh ada pemborosan, kemudian harus tepat guna dan tidak boleh segala kegiatan tidak bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Momentum peringatan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam fungsi koordinasi dan pengawasan.
Luthfi menambahkan, sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota perlu terus diperkuat, terutama dalam tahap perencanaan dan penganggaran, agar arah pembangunan tetap selaras.
Dalam upacara tersebut, ia juga membacakan amanat Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa otonomi daerah harus menjadi sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum bagi kita semua untuk memperkokoh komitmen dan peran kita dalam memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga memberikan penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada sejumlah kabupaten/kota berprestasi.
Untuk kategori LPPD kabupaten, penghargaan diraih oleh Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri.
