Ia menyebut Kota Semarang sebagai milik seluruh warga, bukan hanya milik pemerintah atau pejabat semata.
“Kita butuh pandangan, gagasan, bahkan kritik dari semua elemen masyarakat untuk membentuk arah pembangunan yang adil dan menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga menyinggung keberhasilan forum public hearing RPJMD sebelumnya yang dinilai memberikan kontribusi penting dalam penyusunan kebijakan strategis daerah.
Sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan, Agustina kembali mengingatkan bahwa mulai Agustus 2025, Pemkot Semarang akan mengalokasikan bantuan dana Rp25 juta per RT setiap tahun. Program ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan dari tingkat paling bawah.
“Dana ini harus digunakan secara transparan. Proses penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporannya harus melibatkan warga melalui forum rembug RT,” tandasnya.
Ia memastikan bahwa Pemkot akan menyediakan panduan teknis serta membuka akses informasi seluas-luasnya agar penggunaan dana tepat sasaran, sesuai aturan, dan tidak disalahgunakan.
“Saya yakin program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka ruang kreativitas, dan mempercepat penanganan persoalan sosial di tingkat masyarakat bawah,” pungkas Agustina.
