“Luapan air yang sangat deras membawa lumpur dan material lainnya sehingga menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur lingkungan,” jelasnya.
Menurutnya, banjir di Kota Semarang dipengaruhi berbagai faktor. Selain hujan ekstrem, berkurangnya daerah resapan akibat alih fungsi lahan di kawasan atas turut meningkatkan limpasan air ke wilayah hilir.
“Ketika daerah resapan semakin berkurang, air hujan yang turun tidak bisa terserap secara maksimal dan akhirnya langsung mengalir ke sungai maupun drainase,” ujarnya.
Ia menambahkan, kapasitas dan konektivitas drainase di sejumlah wilayah juga masih perlu diperkuat agar aliran air lebih optimal saat hujan deras.
Berdasarkan hasil kajian penanganan genangan, lanjut Agustina, terdapat sejumlah persoalan utama penyebab genangan di Kota Semarang, seperti sedimentasi saluran, keterbatasan kapasitas drainase, luapan sungai saat curah hujan tinggi, hingga persoalan inlet dan konektivitas antar saluran.
“Ada juga faktor perbedaan elevasi wilayah serta pengaruh kenaikan muka air laut yang masih menjadi tantangan bagi Kota Semarang, terutama kawasan pesisir,” katanya.
Ia mengungkapkan, luas genangan yang teridentifikasi di Kota Semarang mencapai sekitar 257 hektare sehingga membutuhkan penanganan bertahap dan berkelanjutan.
“Karena cakupannya cukup luas, maka penanganannya dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas lokasi genangan,” ujarnya.
Dalam penanganan banjir dan genangan, masing-masing instansi memiliki peran berbeda.
Pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bertanggung jawab terhadap sungai dan drainase primer, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menangani drainase sekunder, sedangkan Disperkim fokus pada drainase lingkungan atau tersier.
