Hingga semester pertama 2026, Disperkim telah memproses sekitar 600 usulan pembangunan dan rehabilitasi rumah. Sebanyak 105 unit telah selesai dikerjakan, sedangkan sisanya masih dalam tahap distribusi material.
"Mudah-mudahan seluruh pekerjaan yang sedang berjalan dapat diselesaikan paling lambat September mendatang," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman Disperkim Kota Semarang, Wiknya, mengungkapkan masih terdapat 2.445 rumah tidak layak huni di Kota Semarang. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan yang terus dilakukan.
"Saat ini masih ada 2.445 rumah tidak layak huni. Angka itu kemungkinan bertambah karena pendataan di lapangan masih berjalan sesuai kondisi terbaru," ujarnya.
Ia menjelaskan, dari target 1.000 unit yang dibiayai APBD pada tahun ini, sebanyak 756 rumah akan direhabilitasi, sedangkan 44 unit merupakan pembangunan rumah baru bagi warga yang telah memiliki lahan namun belum mampu membangun tempat tinggal yang layak.
"Tahun ini sekitar 756 rumah direhabilitasi, sedangkan pembangunan rumah baru sebanyak 44 unit. Untuk rumah baru, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp40 juta per unit," katanya.
Selain itu, Disperkim terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program Tuku Lemah Oleh Omah yang telah membantu sejumlah penghuni rumah susun memperoleh rumah permanen.
"Tahun lalu ada 21 penghuni rusunawa yang berhasil memiliki rumah melalui program provinsi. Sebagian mendapatkan rumah di wilayah Mranggen karena lokasi program disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," jelas Wiknya.
Disperkim juga menggandeng pengembang melalui penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk mendukung penyediaan rumah layak huni.
Di sisi lain, usulan bantuan melalui program BSPS ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuahkan hasil dengan alokasi sebanyak 1.401 unit rumah bagi Kota Semarang.
