KONTENSEMARANG.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Tengah menyayangkan pelaksanaan kegiatan yang mengatasnamakan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Wonosobo yang digelar di Gedung Golkar Wonosobo, Minggu (10/5/2026).
Kegiatan tersebut bahkan mengklaim menetapkan Triana Widodo sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Wonosobo. Namun, DPD Golkar Jawa Tengah menilai pelaksanaan musda itu tidak sah karena tidak memperoleh persetujuan resmi dari DPD tingkat provinsi.
Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jawa Tengah, P Lami Suhadi, menegaskan kegiatan tersebut bertentangan dengan aturan organisasi partai, termasuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Musda.
“Kegiatan yang mengklaim sebagai Musda XI Partai Golkar Wonosobo yang dilaksanakan hari Minggu 10 Mei 2026 di Gedung Golkar sebagai kegiatan tidak sah, melanggar aturan organisasi dan bisa disebut illegal,” kata Lami Suhadi, Minggu (10/5/2026).
Menurutnya, setiap pelaksanaan Musda DPD II wajib mendapatkan persetujuan resmi dari DPD Partai Golkar Jawa Tengah selaku DPD tingkat provinsi. Selain itu, pimpinan sidang musda juga harus mengantongi mandat resmi yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPD provinsi.
“Tanpa itu, apa yang dilakukan illegal, dan apapun hasilnya batal demi hukum organisasi,” ujarnya.
DPD Golkar Jawa Tengah juga menyatakan akan melakukan pendalaman terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Langkah itu disebut sebagai upaya menjaga marwah organisasi dan memastikan seluruh kader tetap berjalan sesuai aturan partai.
Lami menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan organisasi tetap akan diproses, apa pun alasannya.
“Pelaku pelanggaran bisa mendapatkan hukuman. Karena pelanggaran itu sama dengan melakukan tindakan yang salah,” tambahnya.
Dalam keterangannya, Lami juga menyebut pihaknya prihatin karena kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka oleh Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat. Ia menduga ada pihak yang sengaja memberikan informasi yang tidak utuh sehingga Bupati hadir dalam acara tersebut.
