Data terbaru menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Tengah sudah turun dari 9,58% menjadi 9,48%.
Program “graduasi miskin ekstrem” juga mulai dilakukan, salah satunya di Kabupaten Brebes, di mana masyarakat yang sudah mandiri dinyatakan lulus dari kategori penerima bantuan sosial.
Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Ahmad Luthfi menilai banyak lapangan kerja tersedia, namun daya serap SDM masih rendah. Oleh karena itu, Pemprov Jateng memperbanyak sekolah vokasi dan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK).
“BLK harus berorientasi hasil. Setelah belajar, mereka harus langsung tersalurkan ke dunia kerja,” tegasnya.
Pidato Presiden Prabowo soal swasembada pangan juga menjadi fokus Jateng. Pemerintah provinsi menargetkan infrastruktur pertanian rampung tahun 2025, sehingga pada 2026 program swasembada pangan dapat dipacu. Kontribusi Jawa Tengah selama ini termasuk yang terbesar terhadap ketersediaan pangan nasional.
Untuk menekan fluktuasi harga bahan pokok, Jateng telah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar bersama BUMD dan Bulog.
“Kami juga bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk pengawasan distribusi. Bila ada praktik curang seperti beras oplos, akan ditindak tegas,” ujar Ahmad Luthfi.
Dengan semangat kolaborasi yang sejalan dengan pidato Presiden, Jawa Tengah optimistis dapat menjawab tantangan besar: menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
