KONTENSEMARANG.COM – Komisi D DPRD Kota Semarang meminta Pemerintah Kota Semarang menambah alokasi anggaran untuk rehabilitasi sekolah. Usulan tersebut muncul karena masih banyak bangunan sekolah yang memerlukan perbaikan, mulai dari kerusakan ringan hingga berat, sementara anggaran yang tersedia dinilai belum memadai.
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, mengatakan kondisi bangunan sekolah terus menjadi perhatian DPRD dalam setiap evaluasi tahunan.
Berdasarkan pendataan tahun lalu, sekitar 60 persen dari 325 sekolah dasar di Kota Semarang tercatat mengalami kerusakan dengan tingkat yang beragam, meski jumlahnya diperkirakan mulai berkurang.
“Mungkin sudah berkurang prosesnya, kalau dalam kategori berat mungkin bisa mencapai 5 sampai 10 persen,” katanya, Jumat (31/7/2026).
Anang menjelaskan, kerusakan berat pada bangunan sekolah umumnya disebabkan oleh faktor usia bangunan maupun dampak bencana.
Menurutnya, sejumlah Sekolah Dasar Inpres yang dibangun sejak era 1970-an kini membutuhkan perhatian lebih karena kondisi fisiknya mulai menurun.
“Bisa faktor usia misalnya SD Inpres yang dibangun tahun 1970an, selain itu juga faktor bencana seperti di SD N yang ada di Sukorejo,” jelasnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemkot Semarang yang selama ini telah melakukan rehabilitasi sekolah secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Politikus Partai Golkar itu juga meyakini persentase sekolah yang mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat, terus mengalami penurunan, meski data terbaru dari Dinas Pendidikan masih ditunggu.
“Prosentase bisa saja turun, tapi laporan pastinya kita belum dapat dari Dinas,” paparnya.
Meski demikian, Anang menilai anggaran rehabilitasi sekolah yang bersumber dari APBD, yakni sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar, masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan perbaikan seluruh sekolah di Kota Semarang.
Selain rehabilitasi sekolah dasar, ia menilai Pemkot Semarang juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan pembangunan sejumlah sekolah menengah pertama, seperti SMP Negeri 41 dan SMP Negeri 35 yang pembangunannya belum rampung.
“Sebenarnya kecil untuk anggarannya, sebelumnya kita dapat bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, nah tahun ini kan sudah ngga ada,” pungkasnya. (*)
