KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendorong masyarakat desa untuk mengambil peran sentral sebagai pemasok bahan pangan utama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai strategis untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri acara Penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden RI yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Papdesi).
Acara berlangsung di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6/2026).
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPD Papdesi dan kementerian/lembaga terkait guna memperkuat sinergi BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Luthfi, BUMDes dan KDMP memegang peranan krusial dalam rantai pasok Program MBG. Keduanya diharapkan mampu menyerap hasil panen petani, peternak, dan nelayan lokal untuk memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas bagi SPPG.
“Saya sangat mendukung MoU yang kita laksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Pemprov Jateng menargetkan BUMDes tidak sekadar menjadi pemasok bahan baku, melainkan juga bertransformasi menjadi pengelola SPPG agar seluruh rantai pasok dikuasai oleh desa.
Demi menunjang efisiensi operasional, dapur SPPG juga diarahkan untuk menggunakan energi ramah lingkungan seperti *Compressed Natural Gas* (CNG).
Berdasarkan data Pemprov Jateng, terdapat lebih dari 9 juta penerima manfaat Program MBG di wilayah tersebut yang dilayani oleh 4.382 SPPG. Kehadiran lebih dari 8.500 KDMP di Jateng menjadi modal kuat untuk menyokong ekosistem gizi ini.
Dukungan senada datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Ia menegaskan bahwa SPPG harus memaksimalkan potensi bahan pangan lokal, dan koperasi desa telah disiapkan sebagai infrastruktur utamanya.
“SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersedia,” ujar Zulkifli.
Sementara itu, Ketua DPP Papdesi, Wargiyati, meyakini bahwa kolaborasi ini akan menjadi motor penggerak kesejahteraan warga.
“Kami berharap Koperasi Desa dan BUMDes dapat bersinergi sebagai pemasok bahan pangan dari potensi desa masing-masing untuk mendukung Program MBG. Dengan begitu, perekonomian desa berputar dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” kata Wargiyati.
Acara penandatanganan ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta, Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal, jajaran kementerian terkait, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah. (*)
