Faktor kebutuhan pasar dan keberlangsungan usaha juga harus menjadi pertimbangan sebelum menentukan lokasi pembangunan.
Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang lebih awal menjalankan program KDKMP. Saat ini, pembentukan badan hukum koperasi telah mencapai 100 persen di seluruh wilayah administrasi desa.
Secara keseluruhan, terdapat 8.524 unit KDKMP berbadan hukum yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program tersebut juga telah mengintegrasikan lebih dari 200.000 warga desa sebagai anggota aktif koperasi.
Di sisi lain, percepatan pembangunan fasilitas fisik KDKMP di sejumlah daerah memunculkan persoalan baru mengenai penggunaan lahan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan koperasi di kawasan lahan hijau yang telah mendapat sorotan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK melalui kegiatan inspeksi.
Yayan menyebut keterbatasan aset tanah milik desa menjadi salah satu alasan sejumlah daerah memanfaatkan lahan yang tersedia untuk pembangunan KDKMP. Dalam kondisi tertentu, lahan yang digunakan bahkan berupa sawah produktif.
Namun, ia menegaskan bahwa status tanah sebagai aset pemerintah desa tidak serta-merta menjadikan lahan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan. Pemanfaatannya tetap harus mengacu pada tata ruang dan ketentuan perlindungan lahan pertanian.
Karena itu, pemahaman pemerintah desa terhadap regulasi tata ruang dinilai perlu diperkuat. Salah satunya terkait ketentuan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
"Menurut kami ada keterbatasan informasi dari kepala desa tentang RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan hal tersebut harus dievaluasi," kata Anggota Komisi C DPRD Jateng tersebut.
Yayan menegaskan pembangunan KDKMP tetap perlu didukung karena merupakan bagian dari program pemerintah pusat.
