Ia menilai, penguatan dan perluasan jangkauan program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) serta PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) hingga tingkat desa dan kelurahan menjadi langkah penting.
Selain itu, Heri meminta seluruh OPD di Jateng agar mengintegrasikan perspektif gender dan pemenuhan hak anak dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program.
"Isu perlindungan perempuan dan anak tidak bisa dibebankan pada satu dinas saja. Ini adalah tanggung jawab lintas sektor," katanya.
Heri menegaskan bahwa tingkat kesejahteraan perempuan dan anak menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.
"Jika Jawa Tengah ingin maju dan beradab, maka perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dimulai sekarang," pungkasnya.
