Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, yang juga bergelar Doktor Ilmu Lingkungan, menilai disertasi tersebut relevan dengan kondisi di lapangan. Ia menyinggung lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan PSN yang berpotensi berdampak pada kerusakan lingkungan.
Menurutnya, pembangunan harus bertumpu pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam.
“Ini bagus sekali istilah keadilan ekologis. Biasanya kita mendengar keadilan ekonomis, tetapi ini keadilan ekologis. Harapannya, masa depan jangan ditinggalkan. Jangan sampai karena PSN, generasi mendatang merasa dirugikan secara ekologis,” pungkas Wihaji.
Melalui disertasinya, Mohammad Saleh menawarkan gagasan hukum pembangunan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Konsep keadilan ekologis yang diusung diharapkan dapat menjadi pijakan dalam memperkuat regulasi PSN agar selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan dan keadilan antargenerasi.
