Konten Semarang
Regional

Jateng Diprediksi Kedatangan 17 Juta Pemudik, Stok Pangan Dipastikan Tetap Surplus

KONTENSEMARANG.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketersediaan pangan di wilayahnya masih dalam kondisi surplus hingga akhir Maret 2026. Ketersediaan tersebut diperkirakan tetap terjaga hingga setelah perayaan Idulfitri. Kepala Dinas K...

WhatsApp Image 2026-03-06 at 15.52.20

Hasil pemantauan di sejumlah daerah menunjukkan harga cabai masih berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Sebagai langkah penanganan, Pemprov Jateng telah menyalurkan subsidi harga cabai melalui penugasan kepada BUMD Jateng Agro Berdikari (JTAB) dengan jumlah sekitar tiga ton.

"Kami sudah lakukan program penyaluran subsidi harga untuk cabai melalui penugasan ke BUMD Jateng Agro Berdikari (JTAB). Kira-kira sekitar tiga ton. Nanti akan kami lanjutkan dengan melihat kondisi harga cabai, daerah mana yang masih tinggi. Sejauh ini memang cabai dan daging sapi yang agak naik harganya," papar Dyah.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah utama tujuan arus mudik dan balik Lebaran.

Tahun ini diperkirakan sekitar 17 juta pemudik akan masuk ke Jawa Tengah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, lonjakan jumlah pemudik tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan pangan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini.

Ia pun meminta agar operasi pasar terus digencarkan. Selain itu, BUMD Jateng Agro Berdikari diminta segera mengambil langkah jika ditemukan kekurangan stok atau indikasi permainan harga di lapangan.

"Saya minta tolong tetap lakukan Gerakan Pangan Murah, terus cek pasar agar tahu pergerakan harga. Gunakan satgas pangan di masing-masing kabupaten/kota untuk menghindari penimbunan dan panic buying," katanya saat memberikan arahan. (*)

Baca Juga Otomatis

Rekomendasi berdasarkan kategori dan tag berita ini.

Halaman 2 dari 2

Artikel Selanjutnya

WhatsApp Image 2026-03-07 at 21.32.38
Regional • 09 Maret 2026

Kinerja Pemprov Jateng Diapresiasi Komisi II DPR RI dan Menteri ATR/BPN

Rekomendasi Redaksi