KONTENSEMARANG.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan sepanjang 2025 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai mengikuti rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Selasa (31/3/2026), dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
"Pembangunan wilayah kita outputnya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan," kata Luthfi.
Ia menyebutkan, capaian pembangunan pada 2025 menunjukkan hasil positif. Angka kemiskinan di Jawa Tengah berhasil ditekan dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga turun sebesar 0,46 persen, dari 4,78 persen pada 2024 menjadi 4,32 persen pada 2025.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,37 persen, melampaui rata-rata nasional. Sementara itu, realisasi investasi mencapai Rp88,8 triliun sepanjang 2025.
"Ini berhasil kita lakukan dengan adanya kolaborasi berbagai pihak," ucapnya.
Luthfi menjelaskan, upaya penurunan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui intervensi lintas sektor seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemerintah pusat.
Salah satu contoh intervensi yang dilakukan adalah program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak sekitar 17.000 unit pada 2025.
Program tersebut juga diikuti dengan intervensi di bidang kesehatan, penanganan stunting, pendidikan anak, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
