Tak hanya itu, kemudahan dan kecepatan dalam proses perizinan juga menjadi perhatian.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mengawal proses investasi sekaligus memperluas kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus guna meningkatkan daya tarik bagi investor.
Luthfi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta upah tenaga kerja yang kompetitif.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi, balai latihan kerja (BLK), hingga politeknik yang terhubung dengan dunia industri.
Langkah ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran terbuka serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami ingin pekerja dan buruh bukan sebagai alat produksi melainkan ikut serta dalam mengembangkan perusahaan," jelasnya.
Ia menyebutkan, kondisi daerah yang kondusif turut mendorong realisasi investasi pada 2025 mencapai Rp88,5 triliun, yang terdiri dari Rp50,86 triliun penanaman modal asing (PMA) dan Rp37,64 triliun penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Sementara itu, investasi untuk sektor usaha mikro kecil (UMK) mencapai Rp21,52 triliun, sehingga total investasi Jawa Tengah sepanjang 2025 menembus Rp110,02 triliun.
"Sekitar 340 ribu tenaga kerja kita terserap industri sehingga mampu mereduksi tingkat pengangguran terbuka,” ungkapnya.
Peningkatan investasi tersebut juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,37% pada 2025.
