KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus menegaskan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan di wilayahnya. Hingga tahun 2030, Pemkot menargetkan tingkat kemiskinan turun dari 3,3 persen menjadi 2,9 persen, melalui strategi kolaboratif dan intervensi ekonomi masyarakat.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak agar hasilnya lebih optimal.
“Harus ada peran dari akademisi dan sektor swasta untuk membantu mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ungkap Agustina usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Hotel UTC, Kamis (23/10).
Penguatan UMKM Jadi Langkah Utama
Agustina menilai salah satu langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan adalah dengan menguatkan ekonomi pelaku UMKM. Ia mendorong agar masyarakat lebih banyak membeli produk lokal sehingga pelaku usaha kecil dapat berkembang dan berdaya.
“Pelaku UMKM harus dibantu, dan cara paling nyata adalah dengan membeli produk mereka. Dengan begitu, ekonomi lokal bisa tumbuh,” ujarnya.
Dalam Rakor tersebut, Agustina juga meminta dukungan akademisi untuk melakukan kajian ilmiah mengenai faktor penyebab kemiskinan di Kota Semarang. Hasil kajian tersebut akan dijadikan dasar penyusunan kebijakan Pemkot ke depan. Ia menyoroti Kecamatan Semarang Utara sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.
“Kajian akademis penting sebagai acuan agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran. Faktor utama kemiskinan biasanya karena ekonomi yang tidak tumbuh,” jelasnya.
Program Intervensi dan Penguatan Wilayah
Sementara itu, Pj Sekda Kota Semarang, Budi Prakosa, menjelaskan bahwa beberapa wilayah seperti Semarang Utara dan Gayamsari masih menjadi kantong kemiskinan karena rendahnya daya dukung lingkungan, termasuk seringnya terjadi genangan air.
