Menurut Budi, Pemkot sudah menyiapkan 13 program intervensi, mulai dari aspek kependudukan, sanitasi, perumahan, permodalan, hingga infrastruktur lingkungan. Semua program tersebut diarahkan agar masyarakat di wilayah rawan kemiskinan dapat lebih berdaya.
“Kami melakukan intervensi lintas sektor agar warga memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat,” jelas Budi yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Semarang.
Selain itu, Budi menilai penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal di setiap wilayah. Misalnya, sentra pengasapan ikan di Semarang Utara, pengolahan sampah di Jomblang Candisari, dan jajanan pasar di Bangetayu Genuk yang dinilai memiliki potensi besar jika mendapat dukungan dan pendampingan.
Dinas Kesehatan Kota Semarang juga berperan dalam program penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pemetaan risiko penyakit di 14 wilayah yang tergolong kantong kemiskinan. Pemetaan dilakukan hingga tingkat RW untuk memudahkan pencegahan dan penanganan.
“Kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sangat penting. Potensi lokal harus di-upgrade agar ekonomi meningkat dan kemiskinan berkurang,” pungkas Budi.
Dengan berbagai langkah terpadu tersebut, Pemkot Semarang optimistis target penurunan kemiskinan hingga 2,9 persen pada tahun 2030 dapat tercapai, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah kota.
