Sementara pegawai yang masa kerjanya belum mencapai satu bulan sebelum hari raya tidak mendapatkan THR sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain menyiapkan pembayaran THR bagi aparatur, Pemprov Jateng juga membuka posko konsultasi dan pengaduan terkait THR.
Posko tersebut berada di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah serta di enam wilayah Satwaker, yakni Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Banyumas, dan Magelang.
Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menjelaskan bahwa Posko THR beroperasi mulai 2 hingga 31 Maret 2026.
Selain layanan tatap muka pada jam kerja, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui berbagai kanal daring, seperti LaporGub, Siladu milik Kementerian Ketenagakerjaan, serta layanan WhatsApp.
Ia menambahkan, kewajiban pemberian THR bagi pekerja juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang diperkuat melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.
Berdasarkan aturan tersebut, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.
Pekerja dengan masa kerja minimal 12 bulan berhak menerima THR sebesar satu bulan gaji.
Sementara bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, besaran THR diberikan secara proporsional sesuai lama bekerja.
Data wajib lapor ketenagakerjaan per Februari 2026 mencatat terdapat sekitar 263.832 perusahaan di Jawa Tengah dengan jumlah pekerja sekitar 2,49 juta orang yang berhak menerima THR.
