KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan penanganan kerusakan Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora segera dilaksanakan. Proyek perbaikan yang telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5,276 miliar pada tahun 2026 tersebut kini memasuki proses pelelangan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan dana tersebut difokuskan untuk memperbaiki ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
Menurut Henggar, desain teknis proyek masih akan dievaluasi guna memaksimalkan cakupan penanganan jalan yang akan diperbaiki.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” jelas Henggar di Semarang, Senin (1/6/2026).
Komitmen Pemprov Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Blora sebenarnya telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, pemerintah provinsi telah menyelesaikan penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan dengan nilai anggaran mencapai Rp19,92 miliar.
Selain proyek tersebut, Pemprov Jateng juga terus mengalokasikan anggaran untuk peningkatan jalan provinsi di wilayah Blora. Selama periode 2025 hingga 2026, total dana yang digelontorkan mencapai Rp45,86 miliar untuk penanganan jalan sepanjang 101,5 kilometer.
Tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Jateng juga berupaya memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Henggar mengungkapkan, sedikitnya tiga ruas jalan di Kabupaten Blora telah diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan melalui program tersebut.
“Dan ini telah kita usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, pada tahun 2026 telah diajukan dukungan anggaran sebesar Rp46,6 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui program IJD. Dana tersebut direncanakan untuk mempercepat penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu yang menjadi salah satu jalur strategis di Kabupaten Blora.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat terkait kondisi infrastruktur harus ditindaklanjuti secara cepat oleh seluruh jajaran pemerintah.
Menurutnya, berbagai keluhan yang berkembang di media sosial perlu dijadikan bahan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin responsif dan tepat sasaran.
Luthfi juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan dalam setiap proyek perbaikan jalan.
“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” katanya.
Ia meminta agar jalan dengan tingkat kerusakan berat mendapatkan prioritas utama dalam program penanganan infrastruktur daerah.
“Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya,” lanjutnya.
Selain memaksimalkan penggunaan anggaran daerah, Ahmad Luthfi juga meminta seluruh perangkat daerah mengawal secara serius usulan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat, baik melalui kementerian maupun DPR RI. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Jawa Tengah.
Pemprov Jawa Tengah juga mengapresiasi berbagai kritik dan masukan dari masyarakat. Pemerintah menilai partisipasi publik menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pangan, maupun perumahan.
