KONTENSEMARANG.COM – Berbagai usulan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan melalui beragam forum dan kegiatan di lapangan.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, menegaskan bahwa Pokir menjadi instrumen resmi bagi anggota legislatif dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Aspirasi yang masuk diperoleh dari kegiatan reses, dialog dengan masyarakat, hingga kunjungan langsung ke wilayah-wilayah yang menjadi daerah pemilihan anggota dewan.
“Pokir itu memang hak daripada anggota dewan. Usulan-usulan aspirasi didapat dari reses, dengar pendapat, dan turun ke wilayah. Sehingga anggota dewan mempunyai hak untuk mengusulkan,” ujar pria yang akrab disapa Pilus usai menghadiri Rapat Paripurna terkait Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Semarang Tahun 2027, Rabu (3/6/2026).
Pilus mengungkapkan, lebih dari 2.000 usulan Pokir telah terkumpul dan didistribusikan ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang masing-masing.
Seluruh usulan tersebut telah melalui tahapan pembahasan dan kini menunggu tindak lanjut dalam program pembangunan pemerintah daerah.
“Nah, ini kita umumkan dan kita sahkan. Kita berharap usulan dewan yang sudah masuk dalam Pokir atau SSPD ini bisa direalisasikan oleh Wali Kota,” katanya.
Menurutnya, sebagian besar usulan masih berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana lingkungan, seperti jalan lingkungan, pavingisasi, saluran drainase, serta fasilitas umum lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Paling banyak memang sarana prasarana lingkungan. Dari dulu pembangunan lingkungan itu tidak ada habisnya. Paving bisa rusak, saluran juga bisa rusak, sehingga memang perlu terus dirawat,” jelasnya.
Ia menilai keberadaan anggota dewan sebagai wakil rakyat harus mampu menjadi jembatan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
