Ia menegaskan, deklarasi tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komitmen nyata dalam menjaga hak-hak anak dan menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat bagi santri.
“Jangan sampai kasus yang terjadi di kota-kota lain juga terjadi di pesantren, khususnya di Kabupaten Demak. Deklarasi ini menjadi ikhtiar bersama untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan sekaligus menjaga hak-hak anak dan santri,” tegasnya.
KH Ibrahim juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap keberadaan lembaga yang mengatasnamakan pesantren namun tidak memiliki sistem pengelolaan yang jelas.
“Mengingat banyak pesantren abal-abal, sampai-sampai dukun menjadi kiai. Jangan sampai hal itu terjadi di Kabupaten Demak,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Demak H. Zayinul Fata menilai persoalan yang muncul di sejumlah lembaga pesantren perlu segera disikapi bersama.
Ia menyebut persoalan tersebut seperti fenomena gunung es yang harus ditangani sejak dini agar tidak semakin meluas.
“Mari kita jaga pesantren-pesantren kita. Deklarasi ini harus menjadi gerakan yang nantinya bisa diikuti daerah lain demi menjaga pesantren sebagai tempat warga Nahdliyin menitipkan pendidikan anak-anaknya,” katanya.
Dalam orasinya, Ketua Forum Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren KH Saefullah Maksum menegaskan bahwa konsep Pesantren Ramah Anak juga harus dibarengi dengan perhatian terhadap para guru, kiai, dan pengasuh pesantren.
“Kita ciptakan pesantren yang ramah anak, tetapi juga ramah kepada guru dan kiai. Jangan sampai semangat ramah anak justru menjadi beban bagi para kiai dan bu nyai,” ujarnya.
Ia menambahkan, di tengah derasnya pemberitaan negatif tentang pesantren, seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama menjaga citra pesantren agar tetap menjadi lembaga pendidikan yang dipercaya masyarakat dalam membentuk generasi penerus bangsa.
