KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan pengemudi di Jepang. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut kerja sama antara Pemprov Jateng dengan 3EEE Inc Japan.
Rencana penyiapan Tenaga Kerja tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima audiensi CEO 3EEE Inc Japan Norio Tanaka dan Head of the President’s Office Hideo Mori di Kota Semarang, Senin, 21 September 2026.
“Nanti dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja akan mendiskusikan dengan 3EEE Inc Japan,” kata Ahmad Luthfi.
Menurut Luthfi, persiapan calon pekerja untuk Jepang akan dilakukan sejak tahap pendidikan vokasi dan kejuruan. Pembekalan tersebut salah satunya mencakup tambahan pembelajaran bahasa Jepang sesuai dengan level yang dibutuhkan untuk bekerja di negara tersebut.
Pemprov Jateng juga membuka ruang kolaborasi bersama 3EEE dalam bidang pendidikan bahasa. Melalui kerja sama itu, kemampuan calon tenaga kerja diharapkan dapat disesuaikan dengan standar perusahaan maupun kebutuhan industri transportasi di Jepang.
Tidak hanya kemampuan berbahasa, calon pekerja juga akan mendapatkan pembekalan yang berkaitan dengan kompetensi sebagai Pengemudi. Materinya meliputi keterampilan teknis, keselamatan transportasi, eco-driving, pemahaman terhadap regulasi, hingga pelayanan kepada penumpang.
Kebutuhan tenaga kerja di Jepang juga menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut terlihat dari jumlah pekerja migran asal Jawa Tengah yang ditempatkan di Jepang.
Pada 2024, jumlah pekerja migran asal Jawa Tengah yang ditempatkan di Jepang tercatat sebanyak 3.760 orang. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 5.712 orang pada 2025 atau naik sekitar 52 persen.
Pemerintah Dilibatkan dalam Penyiapan Pekerja
Head of the President’s Office 3EEE Inc Hideo Mori mengatakan, keterlibatan pemerintah diperlukan dalam proses penyiapan hingga penempatan tenaga kerja. Menurut dia, peran pemerintah dibutuhkan agar seluruh proses memiliki mekanisme yang jelas dan memberikan kepastian kepada calon pekerja.
“Program seperti ini perlu dijalankan bersama dengan pemerintah. Kalau pemerintah tidak ikut terlibat, akan sulit menentukan aturan atau mekanismenya,” kata Mori.
