Sementara itu, DPRD Kota Semarang mengingatkan agar proses relokasi dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu persoalan sosial.
Ketua Komisi B, Joko Widodo, menekankan pentingnya pendekatan persuasif serta solusi yang adil.
Ia menyebut, sebanyak 29 pedagang telah difasilitasi pada tahap awal relokasi.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) juga turut dilibatkan dalam pembahasan penataan kawasan tersebut, yang direncanakan menjadi akses strategis menuju Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).
Namun, opsi bagi pedagang yang ingin tetap berjualan di lokasi semula dinilai sulit dilakukan.
Selain memerlukan penataan khusus, hal itu juga membutuhkan anggaran besar serta perencanaan jangka panjang.
“Kalau tetap di sana, tidak bisa sembarangan. Penataan harus melalui proses dan melibatkan banyak pihak,” jelas Joko.
Dengan masih tersedianya los di sejumlah pasar, DPRD menilai relokasi menjadi solusi paling realistis untuk memberikan kepastian tempat usaha bagi para PKL.
Para pedagang pun diharapkan dapat mempertimbangkan opsi tersebut demi keberlangsungan ekonomi mereka.
“Kalau bisa direlokasi, mereka justru punya tempat yang lebih tetap untuk berjualan,” pungkasnya.(*)
