Sementara warga yang memilih tidak tinggal di huntara akan didata untuk menerima bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan hingga hunian tetap tersedia.
"Baru kemudian dipikirkan soal hunian tetap, khususnya bagi masyarakat yang sudah tidak bisa tinggal di tempat semula, karena berpotensi terdampak bencana serupa," jelas Suharyanto.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Pemprov Jateng telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana mulai tingkat desa hingga provinsi.
Saat bencana terjadi, seluruh organisasi perangkat daerah langsung bergerak cepat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
"Seperti yang hari ini dilakukan di sekitar Sungai Plumbon. Dinas Kesehatan sudah turun ke lokasi melalui program Speling, kemudian Dinas Ketahanan Pangan turun memberikan bantuan bahan pokok penting, Dinas PUPR memberikan bantuan alat," katanya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menyerahkan bantuan simbolis dari Pemprov Jateng dengan total nilai Rp124 juta.
Bantuan tersebut meliputi logistik makanan dan nonmakanan senilai Rp10,096 juta dari BPBD, bantuan logistik senilai Rp73,039 juta dari Dinas Sosial, bantuan 1 ton beras dan 500 bungkus mi mocaf senilai Rp15,75 juta dari Dinas Ketahanan Pangan, paket obat-obatan senilai Rp11,77 juta serta layanan dokter spesialis keliling (Speling) dari Dinas Kesehatan, hingga bantuan tas dan perlengkapan sekolah senilai Rp13,35 juta dari Dinas Pendidikan. (*)
