Dr Supari juga menyebut pelatihan tersebut menjadi langkah konkret untuk memperkuat kapasitas institusi.
Para wakil dekan, tenaga kependidikan, dan Satgas PPK memiliki posisi penting sebagai garda depan dalam membangun sistem penanganan yang responsif, sensitif, dan berkeadilan terhadap kasus kekerasan di lingkungan kampus.
Selain itu, keterlibatan mahasiswa dan calon duta kampus dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk agen perubahan yang memiliki kepedulian sosial, kesadaran kritis, serta keberanian untuk turut menghadirkan solusi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pemahaman yang menyeluruh mengenai berbagai bentuk dan dinamika kekerasan di perguruan tinggi, terbentuk kesamaan perspektif dalam penanganan kasus, serta menguatkan komitmen bersama untuk menjadikan USM sebagai kampus yang aman, adil, dan berintegritas.
“Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan. Kita harus bergerak dari sekadar responsif menjadi preventif, dari sekadar prosedural menjadi substansial, dan dari sekadar formalitas menuju keberpihakan nyata kepada korban,” pungkas Dr Supari. (*)
