KONTENSEMARANG.COM - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menilai kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas perlu dipandang sebagai bagian dari kekuatan pembangunan daerah, bukan sekadar kelompok penerima layanan sosial.
Menurutnya, perubahan struktur penduduk dan meningkatnya jumlah lansia harus dibaca sebagai peluang untuk mengembangkan silver economy atau ekonomi yang bertumpu pada kebutuhan, produktivitas dan partisipasi kelompok usia lanjut.
Heri mengatakan, Jawa Tengah perlu mulai menyiapkan strategi pembangunan yang lebih inklusif agar lansia dan penyandang disabilitas dapat tetap berdaya, produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Lansia dan penyandang disabilitas tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek kebijakan. Mereka memiliki pengalaman, keterampilan, pengetahuan dan potensi ekonomi yang bisa menjadi kekuatan baru bagi pembangunan daerah jika diberi ruang yang memadai,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan perubahan demografi yang tengah berlangsung. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, Indonesia telah memasuki fase ageing population dengan persentase penduduk lansia mencapai 11,97 persen.
Di Jawa Tengah, proporsi penduduk lansia bahkan mencapai 14,43 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah kini telah memasuki fase masyarakat menua (ageing population).
Menurut Heri, kondisi tersebut perlu dipersiapkan sejak sekarang melalui kebijakan yang tidak hanya berfokus pada perlindungan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi.
“Ketika jumlah penduduk lansia terus meningkat, kita perlu mengubah cara pandang. Ini bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang. Banyak negara menjadikan silver economy sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru,” katanya.
Heri menilai, transformasi digital dan perkembangan teknologi saat ini juga membuka peluang baru bagi kelompok lansia maupun disabilitas untuk tetap produktif.
Berbagai pekerjaan berbasis keterampilan, konsultasi, pemasaran digital, hingga usaha rumahan dinilai semakin memungkinkan dilakukan tanpa terkendala faktor usia maupun keterbatasan fisik tertentu.
“Ke depan, pembangunan tidak cukup hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Kita juga harus memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan,” katanya. (*)
