KONTENSEMARANG.COM - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menilai pembangunan infrastruktur digital perlu menjadi salah satu prioritas strategis dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, akses internet dan teknologi digital kini telah menjadi kebutuhan dasar yang memengaruhi berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
Heri mengatakan, transformasi digital yang berlangsung cepat harus diimbangi dengan pemerataan infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pedesaan dan daerah dengan akses layanan yang masih terbatas.
“Pembangunan hari ini tidak hanya berbicara tentang jalan, jembatan, atau bangunan fisik. Infrastruktur digital juga harus menjadi perhatian karena menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, layanan publik, informasi, hingga peluang ekonomi,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang mengakses internet telah mencapai 81,2 persen.
Meski demikian, masih terdapat perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan (87,6 persen) dan perdesaan (76,8 persen).
Meskipun hampir seluruh desa dan kelurahan sudah terjangkau sinyal seluler, kualitas dan kekuatan sinyal yang diterima masyarakat tidak merata. Hanya sekitar 71–73 persen wilayah yang menikmati sinyal berkualitas baik, terutama di daerah pegunungan dan pesisir.
Menurut Heri, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kesenjangan akses digital berpotensi menciptakan kesenjangan baru dalam pembangunan.
Ia menerangkan, masyarakat yang memiliki akses internet memadai akan lebih mudah memperoleh informasi, mengembangkan usaha dan meningkatkan keterampilan, sementara daerah yang tertinggal secara digital berisiko semakin tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan.
“Ketika akses digital tidak merata, maka kesempatan masyarakat untuk berkembang juga menjadi tidak merata. Karena itu, pembangunan infrastruktur digital harus dilihat sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan,” katanya.
Ia juga menyoroti besarnya potensi ekonomi digital yang dapat berkembang apabila infrastruktur pendukung tersedia hingga tingkat desa.
Pelaku UMKM, petani, nelayan dan pelaku usaha lokal dinilai akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital.
“Banyak produk lokal yang sebenarnya memiliki kualitas baik. Namun tanpa dukungan akses digital yang memadai, peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah menjadi terbatas,” ujarnya.
Dalam hal ini, Heri mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, operator telekomunikasi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas dan meningkatkan kualitas jaringan internet, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital perlu dibarengi dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar teknologi dapat dimanfaatkan secara produktif dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai infrastruktur sudah tersedia, tetapi masyarakat belum siap memanfaatkannya secara optimal. Karena itu pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan,” katanya.
Menurut Heri, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
“Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk berkembang melalui ekonomi dan layanan berbasis digital. Karena itu, pembangunan infrastruktur digital harus menjadi investasi jangka panjang yang mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat di seluruh daerah,” pungkasnya. (*)
