KONTENSEMARANG.COM – Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) Jateng Budiatmoko mengajak semua daerah mengikuti suara yang dilontarkan Ketua Umum (Ketum) BPP GINSI Capt Subandi terkait pembayaran Terminal Handling Charges (THC) langsung ke terminal.
THC selama ini dibayarkan melalui perusahaan pelayaran asing. Ketum BPP GINSI mengusulkan agar importir sebagai pemilik barang membayar langsung barang tersebut kepada operator terminal peti kemas di pelabuhan.
Usulan ini bukan sekadar bertujuan menciptakan transparansi biaya logistik. Perubahan mekanisme pembayaran itu juga dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN) yang selama ini belum dapat dipungut dari transaksi antara importir dan perusahaan pelayaran asing.
Budiatmoko, yang akrab disapa Kokok, mendukung penuh usulan BPP GINSI kepada pemerintah melalui kementerian teknis terkait. Menurut dia, skema pembayaran langsung kepada operator terminal akan memberikan manfaat bagi negara sekaligus kepastian biaya buat pelaku usaha.
’’Langkah ini sangat tepat bagi negara dan para pelaku usaha karena dengan pembayaran dilakukan langsung kepada operator terminal, maka kami tidak lagi terpengaruh fluktuasi nilai tukar dolar AS,’’ kata Kokok di Semarang, 11 November 2026.
Dia menambahkan, THC selama ini menjadi salah satu sumber ketidakjelasan biaya dalam rantai logistik nasional. Meski penerapan THC terus didorong di tingkat pusat, praktik pungutan di lapangan dinilai masih membutuhkan penataan agar tak menimbulkan beban tambahan bagi para importir.
Ketidakjelasan komponen biaya, lanjut dia, berpotensi meningkatkan biaya logistik yang harus ditanggung pelaku usaha. Pada akhirnya, beban tersebut juga dapat berdampak terhadap harga barang yang diterima masyarakat.
’’GINSI Jateng mendukung THC diberlakukan, tapi harus jelas, transparan, dan ada kepastian hukumnya. Jangan sampai THC hanya menjadi istilah baru, sementara pungutan lain yang tidak jelas tetap berjalan dan membebani pengusaha,’’ ungkapnya.
Pihaknya meminta agar seluruh komponen biaya yang dibebankan kepada pemilik barang dijelaskan secara terbuka. Tak boleh ada biaya tambahan yang hanya dicantumkan secara umum tanpa rincian layanan dan dasar perhitungannya.
Kokok menilai penerapan THC yang dilakukan secara benar justru dapat memberikan sejumlah manfaat bagi sektor perdagangan dan logistik nasional. Seperti memberikan kepastian biaya bagi importir sehingga pelaku usaha dapat menghitung kebutuhan operasional secara akurat sejak awal tanpa dibayangi pungutan yang muncul di tengah proses pengiriman.
Selain itu, mendorong penurunan biaya logistik nasional, menciptakan penerimaan negara yang lebih jelas jika THC masuk dalam skema resmi, tercatat, dan memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
’’Kami berharap penataan THC bukan sekadar menjadi kebijakan administratif, melainkan benar-benar menjadi langkah konkret dalam menciptakan ekosistem logistik yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan,’’ tegasnya.
