Konten Semarang
Parlemen

KUA-PPAS 2027 Disepakati, DPRD Semarang Minta Pemkot Konsisten Jalankan Anggaran

DPRD dan Pemkot Semarang menyepakati KUA-PPAS 2027, dengan penekanan pada konsistensi anggaran dan kesiapan menghadapi banjir.

KUA-PPAS 2027 Disepakati, DPRD Semarang Minta Pemkot Konsisten Jalankan Anggaran
KUA-PPAS 2027 Disepakati, DPRD Semarang Minta Pemkot Konsisten Jalankan Anggaran

KONTENSEMARANG.COM – DPRD Kota Semarang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. 

Kesepakatan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan prioritas penggunaan anggaran daerah pada tahun mendatang.

Persetujuan bersama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam agenda tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng diwakili Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, menjelaskan bahwa penandatanganan kesepakatan dilakukan setelah seluruh rangkaian pembahasan antara pihak legislatif dan eksekutif diselesaikan.

Pembahasan mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Pembahasan kita sudah selesai. Karena itu, kita tanda tangani bersama. Rekomendasi kami, pemerintah harus konsisten melaksanakan dan menjalankan anggaran yang sudah disepakati," ujarnya usai rapat paripurna, Kamis (19/11).

Kadar menegaskan, hasil kesepakatan tersebut harus menjadi acuan bagi Pemkot Semarang dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah.

Menurutnya, komitmen untuk menjalankan anggaran sesuai kesepakatan sangat diperlukan agar program pembangunan dan berbagai prioritas yang telah dirumuskan bersama DPRD dapat terlaksana secara optimal.

Selain persoalan pengelolaan anggaran, DPRD turut memberikan perhatian terhadap kesiapan infrastruktur kota dalam menghadapi potensi bencana, khususnya banjir selama musim penghujan. Pemerintah diminta tidak menunggu terjadinya bencana untuk melakukan langkah antisipasi.

Kadar menilai, kesiapan sarana penanganan banjir harus dipastikan sejak dini. Salah satunya dengan memeriksa kondisi dan fungsi pompa serta mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami genangan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

"Kami mendorong agar pompa-pompa atau titik-titik yang dianggap rawan harus diantisipasi dan dipersiapkan. Sehingga mitigasinya bisa dilakukan dan penanganannya cepat," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa bencana banjir dapat menimbulkan dampak luas. Selain mengganggu keselamatan dan kegiatan masyarakat, genangan air berpotensi menyebabkan kerusakan berbagai fasilitas serta infrastruktur yang telah dibangun.

Oleh sebab itu, menurut Kadar, pemerintah perlu menempatkan perlindungan masyarakat dan keberlangsungan infrastruktur sebagai dua hal penting dalam menentukan kebijakan penanganan banjir.

"Ketika terjadi banjir, dampaknya tidak hanya kepada manusia, tetapi infrastruktur yang ada juga akan terkena. Sehingga dua-duanya harus diperhatikan," tandasnya. (*)

Baca Juga Otomatis

Rekomendasi berdasarkan kategori dan tag berita ini.

Artikel Selanjutnya

PAD Semarang 2027 diproyeksi Rp4,16 triliun. Komisi B DPRD mendorong penguatan pemungutan pajak saat pendapatan transfer diperkirakan turun.
Parlemen • 20 November 2026

DPRD Kota Semarang Minta Pemungutan Pajak Diperkuat pada 2027

Rekomendasi Redaksi