KONTENSEMARANG.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memperoleh dukungan anggaran Rp500 juta dari Pemerintah Kota Semarang untuk menjalankan berbagai kegiatan non-pemilihan selama 2026.
Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah program yang berkaitan dengan penguatan kepemiluan. Di antaranya pemutakhiran data pemilih, pendidikan politik, sosialisasi kepada masyarakat, hingga persiapan menuju pelaksanaan Pemilu 2029.
Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini menjelaskan, pengajuan dana hibah tersebut telah dilakukan sejak 2025. Setelah pencairan pada awal 2026, anggaran mulai dimanfaatkan sesuai rencana kegiatan dan kebutuhan yang menjadi prioritas lembaga.
“Dana non-pemilihan itu sebesar Rp500 juta. Sudah kami ajukan tahun sebelumnya dan penggunaannya pada 2026. Setelah dicairkan, kami gunakan sesuai pengajuan dan skala prioritas,” kata Zaini.
Salah satu penggunaan anggaran diarahkan untuk menjaga akurasi data pemilih. KPU Semarang melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan dengan melakukan pengecekan terhadap data yang dimiliki, termasuk melalui kegiatan pencocokan dan penelitian secara terbatas.
Selain memastikan data pemilih tetap akurat, KPU Semarang juga memberikan perhatian kepada wilayah dengan tingkat partisipasi pemilih yang masih rendah.
Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan menyambangi kelurahan dan kelompok masyarakat yang dinilai membutuhkan informasi kepemiluan lebih lanjut.
“Kami menyasar kelurahan dengan tingkat partisipasi paling rendah pada Pemilu 2024. Dari masing-masing kecamatan ada satu kelurahan yang menjadi sasaran sosialisasi,” ujarnya.
Pendidikan pemilih juga diperluas ke kalangan pelajar melalui program KPU Goes to School. Program tersebut ditujukan untuk memperkenalkan informasi kepemiluan kepada generasi yang akan menjadi pemilih pemula.
Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan materi mengenai hak politik, penggunaan hak pilih, serta proses demokrasi. KPU juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu pemilih pemula melakukan perekaman dokumen administrasi kependudukan.
